bvn/sar
I Made Ponda Wirawan, ST
MANGUPURA (BALIVIRALNEWS) –
Ketua Komisi I DPRD Badung Made Ponda Wirawan, ST mengapresiasi langkah cepat Bupati Badung melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja untuk menetapkan penyesuaian upah minimum kabupaten (UMK) Badung tahun 2024. Hal tersebut diungkapkannya saat ditanya Baliviralnews.com terkait penetapan UMK Badung 2024 yang naik menjadi Rp 3.318.628.
Pada tahun 2023, UMK Badung tercatat Rp 3.163.837 sehingga mengalami kenaikan Rp 154.791. Jika dipersentasekan, kenaikan UMK Badung tahun 2024 mencapai 4,89 persen.
Politisi PDI Perjuangan Dapil Abiansemal tersebut mengungkapkan, walaupun kenaikan UMK ini belum bisa maksimal, pemerintah selalu hadir untuk masyarakat khususnya bagi pegawai honorer atau kontrak, karyawan maupun kalangan buruh lainnya. “Kenaikan UMK ini wajib dilakukan berdasarkan pertimbangan dua sisi,” tegasnya.
Pertama, bagaimana kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi. Pemerintah juga tidak semena-mena menaikkan UMP sebesar Rp 154.000 lebih ini tanpa berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk pelaku pariwisata. “Astungkara sekarang pariwisata sudah mulai membaik, semoga ke depannya akan semakin bagus,” tegasnya.
Kedua, pihaknya mengaku paham, bagaimana pariwisata saat ini masih menata diri. Bagaimana mereka menata akomodasi yang dimiliki dan menata karyawan-karyawan yang dulu sempat diberhentikan dan sekarang mulai dipekerjakan kembali. Dengan begitu, bagaimana mereka memberikan pelayanan-pelayanan yang optimal kepada tamu-tamu atau wisatawan yang datang.
Inilah, ujar Made Ponda Wirawan, pemerintah akan selalu mendorong bagaimana mengimbangi kenaikan-kenaikan UMK ini akibat inflasi yang terjadi sehingga kebutuhan dasar masyarakat terutama pegawai honorer maupun karyawan dan buruh bisa terpenuhi. “Ini masalah komunikasi dan kinerja. Kami sebagai anggota Dewan tetap mendorong dengan maksimal semoga ke depan UMK Badung bisa kita mendekati UMK di ibu kota Jakarta. Kami pun punya cita-cita yang sama, bagaimana kami bisa melayani atau pun mewakili masyarakat untuk mencapai UMK yang maksimal yang memang harus disesuaikan dengan kebutuhan dan pengeluaran pekerja di Kabupaten Badung,” tegasnya.
Intinya karena kita di Kabupaten Badung yang bertumpu pada pajak hotel dan restoran, bagaimana kita bersama-sama menjaga keamanan dan kenyamanan tamu. Dengan begitu, tamu atau wisatawan banyak yang datang, selanjutnya pendapatan daerah dari sektor pariwisata ini ujung-ujungnya kembali untuk masyarakat.
Dengan UMK 2024 Rp 3,3 juta lebih, apakah kalangan dunia usaha sudah mampu melaksanakannya? Menjawab ini, Ponda Wirawan memastikan sudah ada komunikasi tripartit antara pemerintah, pengusaha dan kalangan pekerja melalui serikat sekerjanya. “Kami pastikan pemerintah tidak ujug-ujug menetapkan angka itu. Pasti sudah ada kesepakatan, salah satunya dengan kalangan pengusaha,” tegasnyta.
Ditanya mengenai upah minimum sektoral (UMS) yang sebelumnya sempat diterapkan di Kabupaten Badung, apakah layak diterapkan kembali? Ponda Wirawan menyatakan wajib diterapkan ke depannya. Penghargaan kepada karyawan atau pekerja akan berbanding lurus dengan kualitas pelayanan yang akan diberikan kepada wisatawan yang datang. “Ini jelas akan menjadi motivasi juga bagi karyawan swasta. Kami akan tetap melihat kondisi pariwisata yang ada. Intinya kami selaku anggota DPRD akan mendorong kebijakan yang terbaik untuk masyarakat dalam hal ini pekerja dan terbaik untuk pengusaha,” tegasnya. (sar)
