Beranda Another Region News Dengarkan Jawaban Gubernur Terkait Ranperda Perubahan APBD SB 2026, DPRD Provinsi Bali...

Dengarkan Jawaban Gubernur Terkait Ranperda Perubahan APBD SB 2026, DPRD Provinsi Bali Gelar Rapat Paripurna Ke-51

bvn/sar

RAPAT PARIPURNA – Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya didampingi dua dari tiga wakilnya yakni Wayan Disel Astawa dan Komang Nova Sewi Putra memimpin rapat paripurna DPRD Bali dengan agenda jawaban Gubernur terhadap PU fraksi-fraksi, Senin (21/9/2026).

 

DENPASAR (BALIVIRALNEWS) –

DPRD Provinsi Bali, Senin (21/9/2026) menggelar rapat paripurna ke-51 masa persidangan I tahun sidang 2026-2027. Rapat paripurna tersebut mengagendakan penyampaian jawaban Gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Bali terkait Raperda Perubahan APBD Semesta Berencana (SB) tahun anggaran 2026.

Acara tersebut dipimpin Ketua DPRD Provinsi Bali Dewa Made Mahayadnya didampingi dua dari tiga wakilnya yakni Wayan Disel Astawa dan Komang Nova Sewi Putra. Hadir juga Gubernur Wayan Koster didampingi Sekda Dewa Made Indra, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemprov Bali, serta undangan lainnya.

Usai membuka rapat paripurna secara resmi, Dewa Made Mahayadnya langsung memberikan kesempatan kepada Gubernur Wayan Koster untuk memberikan jawaban pemerintah. Gubernur pun langsung naik ke podium.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Wayan Koster lebih banyak memberikan jawaban terkait upaya Pemprov Bali dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Salah satu yang dilakukan yakni meningkatkan produktivitas aset-aset yang dimiliki Pemprov Bali serta menggenjot pemasukan dari pungutan wisatawan asing (PWA).

Salah satu aset utama yang yakni lahan di kawasan Padanggalak, Denpasar. Aset yang dulunya dikerjasamakan sejak dekade 1980-an untuk kawasan Penyu Dewata tersebut sempat mangkrak dan terbengkalai. Setelah dilakukan evaluasi komprehensif serta menggandeng mitra baru sesuai regulasi, ujar Wayan Koster, Pemprov Bali berhasil mengantongi dana sekitar Rp60 miliar yang kini telah resmi masuk ke kas daerah.

“Dulu mangkrak, gedungnya jorok. Sekarang sudah masuk sekitar Rp60 miliar. Jadi itu menambah PAD kita,” ujar Gubernur Koster

Baca Juga  Bank Indonesia dan BPD Bali Siap Dukung Akselerasi TP2DD Jembrana

Aset lain yang diproduktifkan yakni lahan seluas 50 are di kawasan strategis Renon yang sebelumnya dimanfaatkan sebagai kantor Bali Tourism Board dan UPT Samsat. Lahan tersebut kini dialihkan pemanfaatannya untuk BPD Bali sebagai bentuk penyertaan modal Pemprov Bali bernilai appraisal sekitar Rp145 miliar. Langkah ini diproyeksikan mampu menyumbang dividen serta pendapatan daerah hingga lebih dari Rp30 miliar per tahun mulai 2027.

Potensi besar lainnya datang dari aset seluas 39,8 hektar di kawasan elite Nusa Dua. Lahan yang sejak era 1980-an hanya menyumbang pendapatan sekitar Rp6 miliar hingga Rp7 miliar per tahun tersebut kini dinilai ulang. Hasil evaluasi dan kerja sama dengan mitra baru melonjak signifikan hingga menyentuh angka Rp57 miliar per tahun. Pihak mitra menawarkan opsi pembayaran di muka bertahap dengan total mencapai sekitar Rp850 miliar.

Gubernur Koster menegaskan, pola evaluasi dan pemanfaatan berbasis nilai pasar (appraisal) ini akan terus diterapkan pada aset-aset Pemprov Bali lainnya. Langkah ini memastikan seluruh kekayaan daerah tidak sekadar tercatat di kertas, melainkan mampu memberikan kontribusi finansial yang nyata dan berkelanjutan bagi pembangunan Bali.

Satu lagi upaya yang dilakukan dengan menggenjot pendapatan dari pungutan wisatawan asing (PWA). Sejumlah terobosan yang dilakukan yakni bekerja sama dengan Imigrasi dan instansi terkait, selanjutnya dengan maskapai penerbangan, serta biro perjalanan wisata online. “Jika sebelumnya pemasukan PWA sekitar Rp 360 miliar, tahun ini sudah naik menjadi atas Rp 400 miliar,” ujar Gubernur.

Pada kesempatan itu, Gubernur juga menjawab secara lugas pandangan umum fraksi-fraksi lainnya yang terungkap pada rapat paripurna sebelumnya. (sar)