ist
KOORDINASI – Sekda Wayan Adi Arnawa saat melakukan koordinasi bersama BPKP Perwakilan Provinsi Bali di ruang pertemuan BPKP Perwakilan Provinsi Bali Renon Denpasar, Jumat (22/10).
MANGUPURA (BALIVIRALNEWS) –
Sekretaris Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa melaksanakan koordinasi bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bali di ruang pertemuan BPKP Perwakilan Provinsi Bali Renon Denpasar, Jumat (22/10). Turut mendampingi Kepala Inspektur Badung Luh Putu Suryaniti, Kadis Koperasi Perdagangan dan UKM, I Made Widiana, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali yang diwakili oleh Korwas Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah, Andrian Puspawijaya dan Tommy Triono selaku Korwas Bidang Instansi Pemerintah Pusat.
Sekda Adi Arnawa dalam pertemuan tersebut mengatakan, Pemkab Badung sangat berterima kasih Kepada BPKP dan jajarannya yang telah memberikan ruang kepada Pemerintah Kabupaten Badung untuk mencari titik temu dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat di tengah pandemi covid-19 ini. Maksud dan tujuan berkoordinasi ke BPKP adalah untuk mencari kepastian dan ketentuan yang berlaku dalam penyaluran stimulus bantuan untuk pemulihan ekonomi kepada masyarakat Badung dan mereka yang bergerak di UMKM agar roda perekonomian akibat pandemi covid-19 dapat berjalan.
“Pemberian bantuan kepada masyarakat Badung tersebut tidak tumpang-tindih dan tentu ini juga bersinergi dengan apa yang menjadi komitmen Bupati Badung Nyoman Giri Prasta,” jelasnya.
Lebih lanjut dikatakan, kehidupan perekonomian rakyat di Badung harus dapat bergerak. Pihaknya tidak ingin setelah pemberian stimulus bantuan kepada masyarakat baik individu dan yang bergerak di usaha kecil dan menengah UMKM di kemudian hari ada permasalahan dan tersandung hukum. “Terkait dengan pemberian bantuan kepada UMKM di Badung, kami harus mencari format yang jelas dan pasti agar penyalurannya benar-benar dapat digunakan dan tepat sasaran. Kami berharap dinas terkait dalam hal ini Dinas Koperasi Perdagangan dan UKM dapat memberikan data yang benar-benar riil dan valid. Kalau bisa dan harus, sepertinya teknologi informasi kekinian yang berbasis android dapat digunakan dengan membuat program dan data UMKM dan ini harus dimanfaatkan di era digital untuk dapat bersaing ke depannya. Ini tiada lain untuk mempermudah kerja kita dalam mendata keberadaan UMKM di Badung,” pungkasnya.
Sementara itu Korwas bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD), Andrian Puspawijaya menyampaikan apresiasi atas langkah Pemkab Badung untuk terus dapat bekerja sama dalam menjalankan program- program pemerintah baik pusat maupun daerah. “Koordinasi ini tentu sangat kita perlukan bersama untuk menghasilkan titik kepastian dalam menjalankan program pemerintah pusat dan daerah. Tentu harapkan kami agar titik temu dalam program untuk masyarakat yang berkaitan dengan pemberian bantuan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” ujarnya.
Korwas Bidang Instansi Pemerintah Pusat (IPP), Tommy Kriono menambahkan, pihaknya berharap koordinasi ini dapat memberikan pedoman yang pasti dengan kaidah dan norma-norma yang berlaku dan sesuai peruntukannya. Pemberian stimulus bantuan kepada masyarakat apalagi di tengah pandemi covid-19 ini sangat sensitif.
“Tentu ini juga harus sejalan dengan program Pemerintah Kabupaten Badung untuk membangun perekonomian masyarakatnya seperti apa yang dicanangkan. Kami berharap pemberian stimulus bantuan kepada masyarakat Badung tepat sasaran dan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya,” tambahnya. (dev/hmbad)
