bvn/gung
Rusprita Putri Utami
MANGUPURA (BALIVIRALNEWS) –
Kekerasan seksual masih tinggi terjadi di Indonesia hingga saat ini. Data menunjukkan, kekerasan seksual mencapai 22,4% yang menimpa peserta didik mulai jenjang SD sampai SMA dan SMK. Faktor penyebabnya beragam, mulai sering kali menerima banyak bentuk kekerasan di kehidupan sehari-hari dan bentuk kekerasan tersebut malah dianggap sesuatu yang normal.
Hal tersebut disampaikan Kepala Pusat Penguatan Karakter Kemendikbudristek, Rusprita Putri Utami, Kamis (25/5/2023) di Seminyak, Badung. “Kekerasan seksual memang masih tinggi terjadi di Indonesia hingga saat ini,” jelasnya.
Dia mengatakan, kekerasan seksual terjadi karena adanya kekerasan yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari dianggap normal. “Sering kali banyak bentuk kekerasan yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Bentuk kekerasan yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari ini dianggap sesuatu yang normal padahal telah masuk ke ranah kekerasan,” paparnya.
Menurutnya, kekerasan sekssual dapat terjadi di mana saja. Tidak hanya di kota besar, tetapi di mana saja bisa di ranah publik tetapi juga di ranah domestik. “Berbicara kekerasan ini bisa terjadi di mana saja, siapa saja dapat menjadi pelakunya, dan siapa saja bisa menjadi korbannya sehingga memang menjadi pekerjaan rumah kita bersama-sama,” bebernya.
Dalam upaya penanganan, menurut Rusprita, kampanye serta edukasi publik untuk menyadarkan seluruh ekosistem pendididkan telah dilakukan. “Penguatan karakter sangat gencar telah kami lakukan. Ingin melakukan kampanye serta edukasi publik untuk menyadarkan seluruh ekosistem pendididkan tidak hanya ke pelajar melainkan ke para guru pemerintah daerah, masyarakat bahkan ke orang tua untuk memahami bentuk-bentuk kekerasan,” bebernya.
Dia menambahkan, kajian kebijakan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan lebih konprehensif. “Kita ingin mengusahakan ada kebijakan yang lebih konprehensif dan lebih inplementatif. Yang memang sama-sama dapat dijalankan tidak hanya satuan pendidikan tetapi juga melibatkan peran pemerintah daerah bahkan peran masyarakat dan orang tua,” paparnya.
Utami menambahkan, untuk target rampung kebijakan tersebut tinggal ditunggu. Kebijakannya lintas kementerian dan lembaga sehingga masih terus dibahas bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama dan kementerian terkait lainnya juga. ‘Harapannya tahun ini sudah kita miliki kebijakan baru,” harapnya. (bvn4)









































