bvn/sar
BACAKAN PU – Dewa Made Mahayadnya, SH membacakan pandangan umum (PU) gabungan fraksi DPRD Bali dalam rapat paripurna, Selasa (18/7/2023).
DENPASAR (BALIVIRALNEWS) –
Gabungan fraksi di DPRD Bali yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi Nasdem PSI Hanura, Selasa (18/7/2023) menyampaikan pandangan umum (PU) terhadap dua raperda yang disampaikan Gubernur. Kedua raperda tersebut adalah Raperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah di PT Jamkrida Provinsi Bali dan Raperda Penyertaan Modal Daerah di PT Pusat Kebudayaan Bali.
PU tersebut disampaikan pada rapat paripurna DPRD Bali untuk mendengarkan PU dari fraksi-fraksi DPRD Bali. Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Bali dan dihadiri Wakil Gubernur Bali Cok Ace, kepala OPD serta uandangan lainnya.
Terhadap penyampaian penjelasan Gubernur Bali terhadap dua Raperda Provinsi
Bali yang disampaikan pada Senin, Soma Wage Julungwangi, 17 Juli 2023, dalam
Rapat Paripurna ke-28 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023, kami Gabungan Fraksi DPRD Bali, telah mencermati dan menyambut baik serta memberikan apresiasi yang tinggi dan dukungan terhadap inisiatif penyusunan dua Raperda Provinsi Bali yang disebutkan di atas. Sesuai amanat Undang-uUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
Penambahan penyertaan modal pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit
Daerah Provinsi Bali, dan Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Daerah Pusat
Kebudayaan Bali, menjadi arah kebijakan pembangunan Bali sebagai pelaksanaan Pola
Pembangunan Semesta Berencana yaitu membangun dan mengembangkan industri kecil
dan menengah berbasis budaya branding Bali untuk memperkuat perekonomian krama
Bali.
Hal ini, sesuai yang digariskan pada Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100
Tahun Bali Era Baru Tahun 2025-2125 berdasarkan visi: “Nangun Sat Kerthi Loka Bali,”
Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru. Visi tersebut
diwujudkan dengan menata secara fundamental dan komprehensif Pembangunan Bali
yang seimbang, selaras, harmonis dan berkelanjutan dengan tiga dimensi utama; menjaga kesucian alam Bali, memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan Krama Bali, serta memelihara dan melestarikan Kebudayaan Bali, yang berlandaskan pada falsafah Sad Kertih sebagai nilai-nilai kearifan lokal Bali.
Ini sejumlah pandangan dari gabungan fraksi DPRD Bali.
Pertama, Raperda Provinsi Bali tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali.
1). Kami memberikan apresiasi yang tinggi dan mendukung terhadap Hasil Kajian Analisis Investasi pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali dari Tim Penasehat Investasi, bahwa penambahan penyertaan modal berupa aset non tunai telah memenuhi prinsip legalitas yang berlaku berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
2). Kami mendukung dan mendorong terhadap Kondisi kesehatan keuangan pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali, yang telah diukur berdasarkan ketentuan OJK dan diperiksa oleh auditor independen memperoleh kategori “Sangat Sehat” yang mencerminkan penempatan investasi pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali tergolong aman;
3). Kami mendukung dan sepakat Penambahan Penyertaan Modal dari Pemerintah Provinsi kedalam modal saham Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali sebesar Rp 17.846.200.000 berupa tanah dan bangunan atau inbreng atas barang milik daerah Pemerintah Provinsi Bali.
Kedua, Raperda Provinsi Bali tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan
Daerah Pusat Kebudayaan Bali.
1). Kami menyepakati sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyatakan bahwa paling sedikit 25% dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh. Bertujuan untuk mempercepat kerja operasional Perseroda Pusat Kebudayaan Bali, perlu Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroda Pusat Kebudayaan Bali melalui inbreng atas Barang Milik Daerah berupa aset tanah dan sarana pendukung hasil penataan kawasan Perseroda Pusat Kebudayaan Bali.
2) Terdapat enam tanggapan dan pertanyaan dari Fraksi Partai Golkar yang tergabung dalam Pandangan Umum ini dan dimohon Bapak Gubernur memberikan jawaban pada Rapat Paripurna yang akan diselenggarakan pada Kamis, 20 Juli 2023. (sar)
