ist
NARASUMBER – Deputi Direktur BI Bali Donny S. Heatubun tampil sebagai narasumber dalam Capacity Building Media BI Bali, Rabu (29/9/2021).
DENPASAR (BALIVIRALNEWS) –
UMKM merupakan penopang perekonomian dengan jumlah mencapai 482 ribu, yang mampu berkontribusi hingga 83,27 persen terhadap PDRB Bali. Namun, dengan adanya covid-19, hampir seluruh UMKM di Bali mengalami penurunan kinerja penjualan. Untuk itulah, Bank Indonesia (BI) mengambil berbagai strategi kebijakan untuk menanggulangi dampak pandemi covid-19.
Hal tersebut disampaikan Deputi Direktur BI Bali Donny Heatubun, didampingi Kepala Tim Implementasi KEKDA BI Bali, Beny Okta Tutuarima, pada acara Capacity Building Media BI Bali yang mengambil topik “Pengembangan UMKM di Wilayah Kerja KPwBI Provinsi Bali”, Rabu (29/9/2021) di bilangan Sanur.
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, tegasnya lagi, terus berupaya memfasilitasi sejumlah UMKM yang menjadi binaannya dan mitra terkait untuk terhubung dalam platform pemasaran digital. “Melalui program on boarding UMKM, kami memfasilitasi sejumlah UMKM untuk terhubung dalam platform pemasaran digital, baik melalui conversational commerce maupun marketplace dan akses keuangan digital melalui fintech,” jelasnya.
Selain itu, UMKM juga difasilitasi platform transaksi pembayaran digital, seperti internet banking, standardisasi jasa sistem pembayaran berbasis uang elektronik, hingga pemanfaatan QRIS dalam transaksi UMKM sehari-hari.
Hal ini terutama terjadi bagi UMKM yang belum memanfaatkan media sosial, website ataupun digital untuk saluran pemasarannya sehingga pemasaran masih berada di tingkat lokal saja. “Untuk itu, sekarang lah saatnya untuk melakukan transformasi digital agar UMKM dapat bangkit kembali bahkan maju melesat,” jelasnya. UMKM yang sudah terdigitalisasi dengan QRIS tersebut baru mencapai 32,91 persen dari total UMKM yang ada di Bali.
Dalam sesi tanya jawab, Donny mengakui ada tiga persoalan klasik yang dialami oleh UMKM. Ketiganya adalah permodalan, kualitas produk termasuk bahan baku dan kemasan, serta pemasaran.
Untuk permodalan, Donny menyatakan membina dan membimbing ratusan UMKM untuk bisa bankable dan terhindar dari jeratan rentenir. Caranya yakni bagaimana melakukan pembukuan serta perizinan yang diperlukan untuk bisa mengakses lembaga keuangan baik bank maupun non-bank.
Dalam hal kualitas produk, katanya, UMKM perlu pendampingan dari sisi keterampilan (skill). Ini sudah banyak dilakukan oleh kementerian/lembaga termasuk pemerintah daerah.
Sementara untuk pemasaran, tegasnya, UMKM wajib melakukannya secara online sesuai dengan tren saat ini. Selain jangkauannya sangat luas, pemasaran online tak memerlukan tempat atau toko. “Ini tentu bisa mengurangi biaya tempat,” ujarnya.
Alami Penurunan
Selain pada kesehatan manusia, ungkapnya, pandemi covid-19 juga berdampak terhadap memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik.
Untuk itu BI melanjutkan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah agar sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar. BI juga berupaya memperkuat strategi operasi moneter guna meningkatkan transmisi stance kebijakan moneter yang ditempuh, mendorong pengembangan instrumen pasar uang untuk mendukung pembiayaan UMKM sejalan dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), hingga perluasan akseptasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi dan pengembangan UMKM.
“QRIS sebagai kanal pembayaran non-tunai berbasis digital telah menjadi suatu solusi dalam melakukan transaksi pembayaran nirsentuh yang cepat, mudah, murah, aman dan andal dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan karena tidak memerlukan kontak fisik baik secara langsung maupun tidak langsung antarpengguna,” tegasnya.
Sejalan dengan pergeseran pola perilaku preferensi masyarakat di masa pandemi covid-19 yang mengedepankan faktor keamanan dan kesehatan, ujarnya, kini masyarakat di Bali, dari sisi merchant pada khususnya, telah beradaptasi dengan penggunaan metode pembayaran digital berbasis QRIS ini. Hal tersebut ditunjukkan dengan berkembang pesatnya jumlah merchant di Bali yang yang sudah menerapkan digitalisasi pembayaran berbasis QRIS.
Per 24 September 2021, ungkap Donny, jumlah merchant QRIS di Provinsi Bali tercatat 322.834 merchant, yang mayoritasnya merupakan merchant kategori usaha mikro dengan pangsa 52,1%, dan umumnya berada di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Jumlah merchant tersebut tumbuh sebesar 85% dibandingkan dengan awal tahun 2021 (ytd), yang menjadikan Provinsi Bali masuk ke dalam daftar 10 provinsi dengan jumlah QRIS terbanyak secara nasional dengan persentase pencapaian sebesar 89% dari target 363.100 pada tahun 2021.
Sementara, program PEN ditujukan untuk membantu meningkatkan daya beli masyarakat serta memulihkan perekonomian secara keseluruhan, dimulai dari rumah tangga masyarakat yang paling rentan, lalu ke sektor usaha (UMKM). Pelan-pelan roda perekonomian mulai berputar. “Dengan adanya program PEN diharapkan adanya pertumbuhan ekonomi,” katanya. (sar/bvn)
