ist
JAWABAN PEMERINTAH – Bupati Giri Prasta (kiri) menyampaikan dokumen jawaban pemerintah kepada Ketua DPRD Badung Putu Parwata didampingi Wakil Ketua I Wayan Suyasa, Senin (12/7/2021).
MANGUPURA (BALIVIRALNEWS) –
Pada 2021 ini, Pemkab Badung menunda rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Hal itu diungkapkan Bupati Badung Nyoman Giri Prasta seusai mengikuti rapat paripurna DPRD Badung untuk memberikan jawaban pemerintah terhadap pemandangan umum (PU) fraksi-fraksi DPRD Badung, Senin (12/7/2021).
Untuk diketahui, sejumlah kabupaten/kota di Bali tengah melakukan rekrutmen P3K khususnya untuk tenaga guru. Sementara Badung, tidak merekrut P3K, sementara kebutuhan guru di Badung dinilai sangat mendesak karena tiap tahun banyak guru yang menjalani masa pensiun.
Menurut pejabat asal Pelaga Petang Badung tersebut, Kabupaten Badung melakukan penundaan rekrutmen P3K untuk tahun 2021 yang jumlahnya 1.000 orang lebih itu. Hal ini karena tahun 2020 yang lalu merupakan pandemi covid-19 sampai tahun 2021 sekarang.
Giri Prasta mengakui, rekrutmen P3K guru memang direncanakan dilakukan pada 2021 ini. “Kami melakukan penundaan karena kami khawatir dengan negara juga. P3K itu adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Itu artinya tenaga P3K ini sama statusnya dengan pegawai negeri sipil cuma dia tidak mendapatkan uang pensiun saja,” katanya.
Fasilitas lainnya, tegas Ketua DPC PDI Perjuangan Badung tersebut, semua dapat. Kalau melihat dari surat edaran daripada kementerian itu semestinya ditanggung oleh pemerintah pusat. “Kami sudah berhitung dari keseluruhan itu anggarannya Rp 211 miliar. Karena situasi sekarang ini, kalau memang murni dibantu oleh pemerintah pusat, saya kira kita sudah pastikan. Kalau memang tidak dibantu oleh pemerintah pusat, maka kami harus melakukan evaluasi paling tidak menunda dulu sampai 2022,” tegasnya.
Kalau kita melihat sebuah regulasi, yang namanya DAU dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi, kabupaten/kota, itu untuk pemenuhan gaji. Gaji kepada pegawai. “Maka kami di Badung membutuhkan DAU Rp 717 miliar, cuma kami hanya mendapatkan hanya Rp 300 miliar. Berarti kurang dong. Itu saja kami belum mencukupi apalagi kita akan bicara P3K ini,” katanya lagi.
Giri Prasta berharap dengan celah fiskal positif saat ini, ada perhatian khusus dari pemerintah pusat kepada seluruh wilayah kabupaten terutama di Badung. “Kalau seperti kemarin tak ada pandemi, kami sudah berdikari. Jangankan untuk gaji, sampai ke tunjangan perbaikan penghasilan pun kita berikan kepada pegawai,” katanya.
Sekarang saat pandemi covid-19, ujarnya, 85 persen pendapatan asli daerah Badung dari pajak hotel dan restoran tak ada lagi. Hal ini karena tak ada lagi wisatawan domestik maupun mancanegara berkunjung ke Badung karena fokus untuk keluar dari pandemi covid-19 ini.
Prinsipnya, penundaan rekrutmen P3K ini karena Pemkab Badung masih khawatir pemerintah pusat tak membantu gaji P3K yang akan direkrut tersebut. “Ya kami masih khawatir Pemerintah Pusat belum tentu bisa membantu gaji P3K yang akan direkrut tersebut,” tegasnya. (sar/bvn)
#humasbadung
