ist
KOORDINASI – Ketua DPRD Badung Putu Parwata memimpin rapat koordinasi dengan Pjs. Bupati Badung Ketut Lihadnyana, Senin (12/10/2020).
MANGUPURA (BALIVIRAL NEWS) –
Pimpinan DPRD Badung, Senin (12/10/2020) menggelar pertemuan dengan Pjs. Bupati Badung, Ketut Lihadnyana. Pertemuan yang menghadirkan Pimpinan Dewan dari tingkat Ketua Dewan hingga ketua-ketua fraksi yang ada di DPRD Badung membahas sejumlah hal utamanya terkait masalah postur APBD 2021.
Hadir dalam rapat tersebut, Ketua DPRD Badung Dr. Drs. Putu Parwata MK, M.M., Wakil Ketua I, Wayan Suyasa, Wakil Ketua II, Made Sunarta. Kepala Bappeda Badung, Made Wira Dharmajaya, Kepala BKAD, Ketut Gede Suyasa, Sekwan Badung, I Gusti Made Agung Wardika, Ketua Fraksi Badung Gede, Made Wijaya, Ketua Fraksi Golkar, IGN Saskara.
Ketua DPRD Badung Putu Parwata mengatakan, pertemuan kali ini adalah untuk melakukan koordinasi kebijakan strategi penetapan APBD 2021 yang akan dilaksanakan pada November2020. “Pembahasan RAPBD 2021 di masa pandemic covid-19 yang sudah kita sepakati yakni bagaimana kita membuat APBD yang sehat. Program-program yang kita susun dengan masyarakat secepatnya bisa diusulkan agar masuk di sistem, sekarang tidak bisa usulan keluar masuk secara sembarangan harus sesuai sistem. Kita kelola Badung ini dengan baik,” ujarnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, penyusunan APBD 2021 ini nanti akan disusun secara riil saja. “KUA-PPAS harus dilihat secara cermat dan nantinya APBD 2021 kita bisa rasional,” terangnya.
Sementara Pjs. Bupati Badung, I ketut Lihadnyana mengungkapkan, pihaknya akan tetap memfasilitasi jalannya pemerintahan dan pilkada ini berjalan dengan baik. ”Dalam pembahasan APBD 2021 ini, kita haru menghitung pendapatan terlebih dahulu, bukan belanja dulu. Kami sudah mengingatkan TAPD Badung agar pendapatan asli daerah jangan terlalu optimis. Acuannya triwulan ke-3 tahun 2020. Kita bicara APBD sehat dulu, jangan sampai kita membuat pendapatan semu. Mari kita berikan gambaran APBD yang sebenarnya,” ujarnya.
Lebih lanjut dikatakan, pemerintah harus berpikir beban belanja yang belum dibayarkan di tahun 2020 dan harus dibayar tahun 2021, berpikir juga belanja mandatory dan belanja pegawai. “Izinkan kami menyajikan struktur APBD yang sehat sehingga bisa dilaksanakan dengan baik,” tegasnya.
Editor N. Sarmawa
