ist
Ketua DPRD Badung Putu Parwata.
MANGUPURA (BALIVIRALNEWS) –
Ketua DPRD Badung Dr. Drs. Putu Parwata MK, M.M. memberi catatan terhadap capaian sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang sekarang berada di peringkat X setelah Pemprov Bali dan 8 kabupaten/kota di Bali dari Kemenpan RB. “Sebagai lembaga pengawasan, kami DPRD Badung memberikan catatan terhadap capaian ini,” tegasnya saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (5/1/2022).
Capaian ini, tegasnya, memang sedikit agak mengecewakan karena mendapat penilaian kurang baik. Posisinya bahkan ada di peringkat ke-10. “Ini harus menjadi evaluasi bersama baik itu DPRD dalam melaksanakan fungsi kontrolnya maupun seluruh organisasi pertangkat daerah (OPD) yang ada di Pemkab Badung,” tegasnya.
Seluruh OPD pada 2022, berdasarkan hasil evaluasi kerja SPBE perlu ditingkatkan kinerjanya. Di masing-masing OPD atau dinas harus meningkatkan kinerja semua berbasis elektronik. Data-datanya sudah mulai ditransfer dari konvensional ke elektronik. Tujuannya adalah memudahkan kinerja dengan menggunakan digital atau teknologi.
Dari data yang diberikan oleh Menpan RB, tegas Parwata, ini merupakan bagian daripada introspeksi diri. “Kita semua harus melakukan pembenahan baik itu di pemerintah maupun di DPRD. Semua harus berbasis digitalisasi atau teknologi. Karenanya, apa yang disampaikan Menpan RB menjadi pemacu buat kita. Kita harus selalu berpikir positif. Harapan kami masing-masing OPD supaya menyiapkan data-data yang baik,” tegas Sekretaris DPC PDI Perjuangan Badung tersebut.
Penjabaran misi dan visi dari Bupati Badung 2019-2024. Ini harus dieksekusi oleh kita semua baik DPRD maupun oleh pemerintah melalui OPD-nya. OPD harus bergerak terus. Jadi bagaimana memantapkan arah pembangunan Badung. Itu yang paling penting. memantapkan arah pembangunan Badung harus by sistem, by elektronik, by digitalisasi. Ini harus diurut kacang dengan OPD yang ada di Badung.
Dengan demikian, tegasnya, untuk memantapkan arah pembangunan Badung yang berdasarkan Tri Hita Karana itu dijabarkan dalam protap pelaksanaan di masing-masing OPD. Dengan demikian harapan kita, daya saing daerah akan meningkat. Kalau arah pembangunannya sudah mantap, daya saing daripada daerah mulai meningkat yakni input, output dan outcome. “Itu yang kami kasih masukan dan evaluasi daripada kinerja pemerintah di tahun 2021. Harapannya, harus lebih baik di 2022,” tegasnya.
Ditanya soal refocusing anggaran menjadi penyebab Badung ada di peringkat X pada pemerintahan berbasis elektronik, Parwata membantahnya. “Tidak ada refocusing menyebabkan kinerja atau kinerja pemerintah berbasis elektronik mempengaruhi. Ndak,” katanya.
Refocusing itu, tegasnya, semuanya by elektronik. Itu sistem jadi yang mana mau direfocusing dari anggaran mana kan tinggal menggeser. Menggeser inilah dengan elektronik dengan digital sehingga terkoneklah APBD kita dengan Mendagri, APBD kita dengan Menpan. Tinggal kesadaran OPD membangun sistem by elektronik. Itu saja, harus update terus harus mengikuti teknologi. (sar/bvn)
