bvn/sar
FRAKSI PDIP – Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Badung Made Yudana menyamapaikan pemandangan umum fraksinya, Rabu (3/8/2022).
MANGUPURA (BALIVIRALNEWS) –
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Badung dapat menerima semua program yang dirancang pemerintah. Hal ini karena semua program tersebut dinilai berpihak kepada kepentingan masyarakat Badung.
Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya Made Yudana dalam rapat paripurna DPRD Badung untuk mendengarkan pemandangan umum (PU) fraksi-fraksi, Rabu (3/8/2022) memaparkan, rancangan KUA PPAS tahun 2023 dengan pendapatan daerah berjumlah Rp 3,87 triliun. Pendapatan daerah ini berasal pendapatan asli daerah (PAD) mencapai Rp 3,15 triliun meningkat 51,46 persen dibandingkan APBD induk tahun 2022. Selanjutnya ada pendapatan transfer yang mencapai Rp 722,49 miliar.
Selanjutnya untuk belanja, ujar Made Yudana, dirancang sama dengan pendapatan yakni Rp 3,87 triliun. Belanja ini terdiri atas belanja operasi Rp 3,2 triliun, belanja modal Rp 204 miliar, belanja tak terduga Rp 64,9 miliar dan belanja transfer Rp 395,4 miliar.
Walau begitu, Fraksi PDI Perjuangan melihat, angka-angka ini masih memungkinkan disesuaikan berdasarkan dinamika perkembangan pariwisata yang merupakan andalan pendapatan daerah. Fraksi terbesar di DPRD Badung ini berharap kondisi ini dapat memberikan manfaat optimal bagi daerah dan masyarakat badung.
Fraksi ini juga menilai postur KUA PPAS APBD Badung tahun 2023 mencerminkan kebijakan anggaran yang memprioritaskan kebutuhan yang menyentuh langsung kepada masyarakat seperti bidang pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, jaminan sosial, dan bidang adat, agama dan budaya. Fraksi ini melihat komposisi KUA PPAS ini memenuhi keberpihakan kepada masyarakat banyak. Hal ini dapat dilihat dari alokasi anggaran pendidikan 20,91 persen dan alokasi anggaran kesehatan sebesar 18,54 persendari total belanja daerah.
Selain itu, Fraksi PDI perjuangan juga mengapresiasi langkah pemerintah dalam pengupayaan pengembangan lingkungan yang bersih dan nyaman dengan mengalokasikan anggaran yang memadai. Begitu juga bidang adat, agama dan budaya tetap mendapatkan perhatian dari pemerintah. Program penunjang urusan pemerintah pun sudah memperoleh porsi anggaran yang memadai. “Karena itu, Fraksi PDI Perjuangan dapat menerima semua program pemerintah dengan melakukan pendalaman terhadap PAD dan anggaran daerah tahun 2023 dengan TAPD,” ujar Made Yudana.
Dia menambahkan, fraksinya juga menerima empat rancangan perda yang disampaikan pemerintah. Keempatnya adalah ranperda tentang penyelenggaraan perizinan berusaha, ranperda tentang penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah, ranperda tentang penyelenggaraan pelayanan ketenagakerjaan, dan ranperda tentang perubahan atas Perda No.9 tahun 2015 tentang penetapan desa. (sar)
