ist
RAPAT PARIPURNA – Bupati Giri Prasta saat mengikuti rapat paripurna DPRD Badung, Jumat (9/7/2021).
MANGUPURA (BALIVIRALNEWS) –
Bupati Badung Nyoman Giri Prasta tak menutup kemungkinan sekolah menengah atas (SMA) maupun sekolah menengah kejuruan (SMK) yang pembinaannya ada provinsi tetap menerima dana pendamping bantuan operasional sekolah (BOS) dari Pemkab Badung. Hal itu diungkapkannya seusai rapat paripurna DPRD Badung, Jumat (9/7/2021) kemarin.
Menurut Giri Prasta, kalau bicara kewenangan, itu pasti bisa. Dia merinci, PAUD, SD, dan SMP itu kewenangan kabupaten/kota, SMA/SMK merupakan kewenangan provinsi, sementara pendidikan tinggi (PT) kewenangan pusat. “Kami harus mencarikan sebuah regulasi untuk bisa memberikan bantuan berupa pendamping BOS untuk SMK dan SMA yang saat ini kewenangannya ada di provinsi,” tegasnya.
Dia mencontohkan, Pemkab Badung membangun SMA Negeri 2 di Abiansemal. Begitu juga Pemkab membangun SMA Negeri 2 yang ada di Kuta Selatan. “Ketika itu sudah selesai, kita hibahkan kepada provinsi,” ujarnya.
Hal ini dilakukan karena yang sekolah di sana adalah anak-anak kita di Badung. “Karena itu, kami harus mencarikan sebuah formulasi,” katanya.
Keluhan soal dana pendamping BOS ini dikeluhkan saat raker Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Badung yang dihadiri Ketua DPRD Badung Putu Parwata dan Sekda Wayan Adi Arnawa. Saat itu, Ketua BMPS Wayan Retha mengeluhkan sejak menjadi kewenangan provinsi, SMA/SMK di Badung tak lagi memperoleh dana pendamping BOS dari Pemkab Badung.
Untuk bisa eksis, Wayan Retha berharap bisa kembali memperoleh dana pendamping BOS serta pembatasan penerimaan siswa di sekolah negeri sehingga perguruan swasta kebagian siswa. “Dengan begitu, sekolah swasta khususnya di Badung bisa kembali eksis,” ujar mantan Kadisdik Badung serta mantan anggota DPRD Badung tersebut. (sar/bvn)
