bvn/sar
KETERANGAN PERS – Ketua DPRD Badung Gusti Anom Gumanti didampingi tiga wakilnya memberikan keterangan pers usai memimpin rapat paripurna untuk mendengarkan jawaban Bupati Badung, Senin (9/11/2026).
MANGUPURA (BALIVIRALNEWS) –
Ketua DPRD Badung Gusti Anom Gumanti didampingi tiga wakilnya AA Ngurah Ketut Agus Nadhi Putra, Made Wijaya dan Made Sunarta, Senin (9/11/2026) memimpin rapat paripurna DPRD Badung. Rapat paripurna mengagendakan jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi terhadap empar raperda strategis.
Keempat raperda tersebut terdiri atas RAPBD Tahun Anggaran 2027, penyertaan modal daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Mangutama, penyertaan modal kepada PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Bali Mandara, serta pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
Selain mayoritas anggota DPRD Badung, rapat paripurna tersebut dihadiri Bupati Badung Wayan Adi Arnawa didampingi Sekda IB Surya Suamba dan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemkab Badung. Hadir juga perwakilan Forkopimda, direksi perumda, camat, lurah/kades se-Badung, serta undangan lainnya.
Usai memimpin rapat paripurna, Ketua DPRD Badung Gusti Anom Gumanti mengungkapkan, semua pandangan umum fraksi sudah dijawab oleh Bupati. “Kalau kita melihat dasar aturan di Dewan, kita punya Peraturan Tata Tertib Nomor 1 tahun 2024. Pada Pasal 9 ayat 3 menyebutkan, sebelum menyetujui dan mengambil keputusan tentang raperda, Dewan terlebih dahulu harus melakukan pembahasan-pembahasan yang mendalam,” ujar politisi PDI Perjuangan asal Kuta tersebut.
Menurutnya, di dalamnya termasuk juga memberikan usul, saran, pertimbangan, dan mungkin kritik secara konstruktif. Ketika Dewan sudah menyatakan itu dalam pandangan umumnya, ungkapnya lagi, usul, saran, dan pertimbangan termasuk kritiknya menjadi kewajiban Bupati untuk memberikan jawaban.
“Kami berterima kasih kepada Bapak Bupati. Semua usul, saran, pertimbangan Dewan sudah dijawab. Selanjutnya tentu nanti akan kami melaksanakan mekanisme, yaitu Rapat Banggar dengan TAPD. Setelah itu baru akan ada penetapan dan persetujuan Dewan tentang RAPBD menjadi APBD,” tegasnya.
Demikian juga tentang yang lain-lain seperti Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan, tentu nanti akan kembali ke rohnya yaitu Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan. “Negara sudah mengatur. Jadi supaya tidak ada tumpang-tindih antara peraturan itu, maka otomatis peraturan yang berada di bawahnya akan dicabut,” tegasnya lagi.
Soal penyertaan modal, Ketua DPRD Anom Gumanti berharap penyertaan modal, khususnya di Perumdam Tirta Mangutama mampu menyelesaikan masalah air di wilayah selatan. “Kita baru berbicara tentang kebutuhan air di wilayah selatan. Kebutuhan 2.000 liter per detik, suplai baru 800 liter per detik,” katanya.
Jadi, ke depan tentu Dewan akan mengundang jajaran Direksi Perumdam Tirta Mangutama untuk berbicara kebutuhan air ke depan. ”Nanti kita akan melakukan kajian-kajian,” katanya. (sar)
