bvn/sar
PENJELASAN DUA RAPERDA – Ketua DPRD Provinsi Bali Dewa Made Mahayadnya memimpin rapat paripurna ke-48 untuk mendengarkan penjelasan Gubernur terkait dua raperda, Senin (7/9/2026).
DENPASAR (BALIVIRALNEWS) –
DPRD Provinsi Bali, Senin (7/9/2026) menggelar rapat paripurna ke-48 masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027. Rapat paripurna tersebut mengagendakan penjelasan Gubernur terhadap dua rancangan peraturan daerah (raperda).
Keduanya adalah Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 dan Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2027.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya didampingi Sekretaris DPRD Bali Ketut Nayaka, serta mayoritas anggota DPRD Bali. Hadir langsung Gubernur Wayan Koster bersama pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), tim ahli DPRD, serta undangan lainnya.
Setelah membuka rapat paripurna, Ketua DPRD Provinsi Bali Dewa Made Mahayadnya memberikan kesempatan kepada Gubernur untuk memberikan penjelasan terkait dua raperda di atas.
Menurut Gubernur, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dilakukan karena adanya perubahan proyeksi pendapatan dan belanja yang sebelumnya ditetapkan pada APBD Induk Tahun 2026. Pada sisi pendapatan, kita terus berupaya meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi PAD, peningkatan kepatuhan wajib pajak dan retribusi, pemutakhiran basis data, penguatan digitalisasi pemungutan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. “Namun, kita juga menyadari bahwa kemampuan meningkatkan pendapatan memiliki batas,” ujar Gubernur.
Pendapatan daerah dalam APBD Induk Tahun 2026 semula ditargetkan Rp 6,5 triliun lebih, meningkat Rp 100 miliar lebih, sehingga menjadi Rp 6,6 triliun lebih, yang terdiri atas PAD semula Rp 4,2 triliun lebih, meningkat Rp 122 miliar lebih, sehingga menjadi Rp 4,3 triliun lebih, meliputi pajak daerah, semula Rp 2,836 triliun lebih, menjadi Rp 2,837 triliun lebih atau meningkat Rp 1,2 miliar lebih. Retribusi daerah, semula Rp 614 miliar lebih, menjadi Rp 649 miliar lebih atau meningkat Rp 34 miliar lebih. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, semula Rp 196 miliar lebih menjadi Rp 257 miliar lebih atau meningkat Rp 61 miliar lebih, dan Lain-lain PAD yang sah, semula Rp 591 miliar lebih, menjadi Rp 617 miliar lebih, atau meningkat Rp 25 miliar lebih.
Pendapatan transfer semula Rp 2,31 triliun lebih, menjadi Rp 2,27 triliun lebih atau menurun Rp 35 miliar dan lain-lain pendapatan daerah yang sah semula Rp 5,70 miliar lebih meningkat Rp 13,4 miliar lebih sehingga menjadi Rp 19,1 miliar lebih.
Belanja daerah dalam APBD Induk Tahun 2026 dianggarkan Rp 7,2 triliun lebih, meningkat Rp 263 miliar lebih, sehingga menjadi Rp 7,5 triliun lebih. Belanja daerah terdiri atas belanja operasi semula Rp 5,2 triliun lebih meningkat Rp 160 miliar lebih, sehingga menjadi Rp 5,4 triliun lebih.
Selanjutnya, Belanja Modal semula direncanakan Rp 806 miliar lebih, meningkat Rp 34 miliar lebih sehingga menjadi Rp 841 miliar lebih. Belanja Tidak Terduga, semula Rp 50 miliar, berkurang Rp 26 miliar lebih sehingga menjadi Rp 23 miliar lebih. Terakhir Belanja Transfer sebesar Rp 1,09 triliun lebih, meningkat Rp 94 miliar lebih, sehingga menjadi Rp 1,18 triliun lebih.
Dari pendapatan dan belanja yang dialokasikan pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, direncanakan defisit anggaran Rp 842 miliar lebih atau 12,65%.
Penerimaan pembiayaan daerah pada APBD Induk 2026, semula Rp 1,42 triliun lebih, meningkat Rp 162 miliar lebih, sehingga menjadi Rp1,58 triliun lebih, yang bersumber dari silpa Tahun 2025 audited sebesar Rp 712 miliar lebih dan rencana penerimaan pinjaman daerah Rp 873 miliar lebih. Pengeluaran pembiayaan daerah tetap dianggarkan Rp743 miliar lebih.
Selanjutnya Gubernur Koster menyampaikan penjelasan mengenai gambaran umum RAPBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2027. Pendapatan Daerah direncanakan Rp 5,7 triliun lebih, yang terdiri atas PAD Rp 4,5 triliun lebih, Pendapatan Transfer direncanakan Rp 1,14 triliun lebih, yang merupakan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, belum termasuk Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), yang memang belum disampaikan oleh Pemerintah Pusat. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, direncanakan sebesar Rp 6,1 miliar lebih, yang merupakan Pendapatan Hibah. Belanja Daerah direncanakan Rp 6,1 triliun lebih. (sar)
