bvn/r
Salah satu baliho caleg Golkar yang dirusak orang yang tak bertanggung jawab.
MANGUPURA (BALIVIRALNEWS) –
Tercatat empat buah baliho calon legislatif (caleg) DPRD Badung dari Partai Golkar dirusak oleh orang tidak bertanggung jawab. Perusakan baliho ini terjadi sejak tiga hari yang lalu yang lokasinya dominan di Kecamatan Abiansemal. Perusakan alat peraga kampanye (APK) pun menunjukkan kerdilnya demokrasi di Kabupaten Badung.
Wakil Ketua DPRD Badung I Wayan Suyasa pun geram menerima laporan dari kadernya terkait perusakan baliho. Ia menyebutkan, perusakan tersebut terjadi sejak tiga hari dan terus berlanjut. “Awalnya saya tidak mau melapor tetapi terlalu sering saya agak jengkel, ini menunjukkan kerdilnya demokrasi di Badung,” tegas Ketua DPD Partai Golkar Badung tersebut, Rabu (13/12/2023).
Menurutnya, APK adalah bagian dari sosialisasi di masa kampanye. Seluruh partai politik diberikan kesempatan yang sama untuk mengsosialisasikan partai dan masing-masing calon.
Baliho lain yang juga dirusak.
“Pemahaman kepada masyarakat mungkin terlalu idealis atau bagaimana, tetapi APK itu bagian dari bakal calon sebagai sosialisasi. Harapan kami masyarakat dan tokoh, baik itu kelian adat, bendesa, menunjukkan peran masyarakat, apalagi di Badung, bicara demokrasi dan intelektualitas itu sangat tinggi, artinya janganlah kalau tidak suka baliho dirobek,” ujarnya.
Suyasa pun menilai perusakan baliho tersebut merupakan sebuah bentuk intimidasi dan tidak saling menghargai. Karenanya, ia memilih untuk melaporkan kasus tersebut kepada Polsek Abiansemal. “Secara pribadi juga sudah berkoordinasi dengan Polres Badung, namun memang belum dibuatkan laporan karena memang dominan di Abiansemal. Kalau terjadi sesuatu, baru saya koordinasi ulang,” ungkap politisi asal Penarungan tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Suyasa juga mempertanyakan ketegasan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Terlebih ia mengetahui, Bawaslu memiliki perpanjangan di tingkat kecamatan hingga ke desa. “Di sini juga peran dari Bawaslu agar betul-betul menjalankan tugas dan tanggung jawab. Minimal jangan memberikan pengawasan kalau sudah terjadi sesuatu. Selain itu tidak hanya sebagai administratif saja, proses memberikan pengertian kepada lapisan masyarakat kan juga penting,” tegasnya.
Pihaknya berharap perusakan baliho agar tidak terulang kembali. Dalam demokrasi lebih penting bertarung gagasan bukan melakukan hal yang mengundang ketersinggungan. Ia juga meminta agar pihak kepolisian ikut memberi atensi. “Kepada kepolisian, tolong juga di-follow-up agar minimal tidak terjadi gesekan-gesekan dalam konteks pemilu,” pungkasnya. (sar)
