bvn/dok
Gubernur Bali Wayan Koster.
DENPASAR (BALIVIRALNEWS) –
Sehubungan dengan terbitnya Surat Menteri PANRB Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022 perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Bali telah mencermati dan melakukan kajian
untuk menyikapi serta mengambil langkah-langkah strategis terhadap keberadaan tenaga
non-ASN (kontrak) untuk menunjang program/kegiatan yang sedang dijalankan oleh
Pemerintah Provinsi Bali.
Sampai Juli 2022, jumlah ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali 11.172 orang, terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) 10.251 orang, PPPK 921 orang. Jumlah PNS yang pensiun setiap tahun berkisar antara 600-700 orang. Sedangkan formasi CPNS yang ditetapkan oleh Menteri PANRB setiap tahunnya selalu lebih kecil dibandingkan dengan jumlah PNS yang pensiun.
Ketimpangan jumlah yang pensiun dengan formasi yang ada, sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan dan pencapaian 5 (lima) program prioritas Pemerintah Provinsi Bali yang meliputi: pangan, sandang dan papan; kesehatan dan pendidikan; jaminan sosial dan ketenagakerjaan; adat, agama, tradisi dan budaya; pariwisata.
Untuk mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien serta meningkatkan pelayanan publik yang cepat, murah dan pasti, Pemerintah Provinsi Bali
di bawah kepemimpinan Gubernur Wayan Koster telah menerapkan sistem pemerintah
berbasis elektronik dijalankan oleh tenaga-tenaga IT, tetapi belum didukung oleh tenaga-tenaga yang memiliki kompetensi di bidang IT.
“Memperhatikan kondisi tersebut di atas, maka untuk memastikan berjalannya program
prioritas dan tata kelola pemerintahan yang baik serta untuk menutupi kekurangan tenaga yang memiliki kompetensi, saya mengambil kebijakan untuk mengangkat tenaga
non-ASN secara selektif,” katanya.
Selama hampir 4 (empat) tahun kepemimpinannya sebagai Gubernur Bali telah mengangkat 854 orang dari total tenaga kontrak yang ada 8.944 orang. Kebijakan
untuk mengangkat tenaga kontrak secara selektif didasarkan pada kebutuhan organisasi
dalam menjalankan program prioritas dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Terbitnya Surat Menteri PANRB Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022
perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, khususnya pada angka 6 Kepala Daerah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian agar:
a. Melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing dan
bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan/diberikan kesempatan mengikuti
seleksi calon PNS maupun PPPK;
b. Menghapuskan jenis kepegawaian selain PNS dan PPPK;
c. Menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak memenuhi
syarat dan tidak lulus seleksi calon PNS maupun PPPK sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan sebelum batas waktu tanggal 28 November 2023;
d. Bagi Pejabat Pembina Kepegawaian tidak diperkenankan mengangkat tenaga yang
bekerja di pemerintahan di luar PNS dan PPPK.
“Terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian PANRB, saya telah mendengar
keresahan di kalangan pegawai kontrak atas keberadaan dan keberlangsungan kerja mereka. Atas dasar itu saya telah menugaskan Sekda dan Kepala BKPSDM untuk berkordinasi dengan pemerintah pusat merumuskan langkah-langkah strategis untuk mempertahankan keberadaan tenaga kontrak dalam mendukung pelaksanaan program di Provinsi Bali.
Hasil kordinasi dengan pemerintah pusat, Kementerian PANRB telah mengeluarkan surat
kedua Nomor B/1511/M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 perihal Pendataan Tenaga
Non ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah.
Pada angka 3 (tiga) dalam surat tersebut meminta kepada Pejabat Pembina Kepegawaian
untuk melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing dan
bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan dan diberi kesempatan mengikuti seleksi
calon PNS dan PPPK dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Berstatus tenaga honorer kategori II (THK-2) yang terdaftar dalam database BKN dan
pegawai non-ASN yang bekerja pada instansi pemerintah.
b. Mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari
APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah.
c. Diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja.
d. Telah bekerja paling singkat 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2021.
e. Berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021.
f. Batas akhir pendataan tenaga non-ASN paling lambat pada 30 September 2022.
“Kebijakan saya untuk tetap mempertahankan tenaga non-ASN guna menunjang pelaksanaan program dan kegiatan di Pemerintah Provinsi Bali adalah:
a. Jumlah PNS yang pensiun tidak sesuai dengan jumlah formasi yang diberikan oleh
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sehingga dikhawatirkan akan mengganggu
kualitas pelayanan publik seperti tenaga kesehatan, tenaga pendidik, penyuluh
pertanian, tenaga IT dan sebagainya;
b. Apabila kebijakan penghapusan tenaga non-ASN diterapkan di Provinsi Bali akan
menambah jumlah pengangguran;
c. Adanya penambahan jumlah sekolah baru dan peningkatan pelayanan kesehatan di era
pandemi covid-19 serta memastikan pelaksanaan program prioritas memerlukan
tenaga Non ASN yang memiliki kompetensi;
d. Dalam memasuki tahun politik kebijakan penghapusan tenaga non-ASN dikhawatirkan
berdampak pada terganggunya stabilitas di daerah.
“Saya selaku Gubernur meminta kepada seluruh tenaga non-ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali tidak perlu resah, tetap bekerja secara fokus, tulus dan lurus sesuai tugasnya masing-masing. Saya berkomitmen untuk memperjuangkan seluruh tenaga non-ASN untuk diangkat menjadi ASN sehingga memiliki status kepegawaian yang jelas. Kepada walikota dan bupati se-Bali diimbau tetap mempertahankan keberadaan tenaga kontrak di pemerintahannya. (sar)
