Beranda Another Region News Gubernur Koster: April 2027, Semua Wajib Sudah Gunakan Aksara Bali

Gubernur Koster: April 2027, Semua Wajib Sudah Gunakan Aksara Bali

bvn/hmprov

AKHIR APRIL 2027 – Gubernur Wayan Koster mengeluarkan pakeling bahwa akhir April 2027, semua wajib sudah menggunakan aksara Bali. 

 

DENPASAR (BALIVIRALNEWS) –

Pada Hari ini, Sabtu (Saniscara Umanis, Bala), 26 September 2026, Rahina Purnama Kapat, bertepatan dengan Karya Ngenteg Linggih di Pura Puncak Duwur Sari, Desa Adat Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, pura yang sakral dan bersejarah sebagai titik awal peradaban Bali Kuno, dengan rasa angayubagia, Wayan Koster selaku Gubernur Bali menyampaikan hal penting yang berkaitan dengan penggunaan aksara Bali.

Sebagai Gubernur Bali, pada periode 2018-2023 telah memberlakukan kebijakan penggunaan aksara Bali yang diatur dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018, mulai berlaku 26 September 2018, diluncurkan tanggal 5 Oktober 2018. Tepat pada hari ini, hari suci yang penuh anugerah ini, angayubagia kebijakan penggunaan aksara Bali telah berjalan selama 9 tahun.

Dalam Peraturan Gubernur diatur Aksara Bali wajib ditempatkan di atas huruf Latin dalam penulisan nama tempat persembahyangan umat Hindu, lembaga adat, prasasti peresmian gedung, gedung, lembaga pemerintahan, lembaga swasta, jalan, sarana pariwisata, dan fasilitas umum lainnya. Aksara Bali dapat digunakan dalam penulisan tempat ibadah umat beragama lainnya, dan komposisi penulisan aksara Bali dan huruf Latin harus berimbang.

Penggunaan aksara Bali pada papan nama ditentukan dengan latar belakang gradasi warna merah-putih dan tulisan warna hitam.

Khusus lokasi di pinggir jalan yang tidak memakai papan nama, diimbau agar penggunaan aksara Bali dan huruf latin dilakukan dengan variasi sebagai berikut. Penempatan aksara Bali pada bagian atas berwarna merah, penempatan huruf latin pada bagian bawah berwarna putih, dan dikombinasikan dengan lampu hias/lampu dekorasi.

Baca Juga  Peringati Hari Kesaktian Pancasila, Pangdam IX/Udayana Tekankan Pentingnya Mengamalkan Nilai Pancasila Dalam Pengabdian

“Dalam pemahaman titiang, penggunaan aksara Bali merupakan bagian dari strategi memuliakan kebudayaan Bali yang menjadi akar lahir dan berkembangnya peradaban Bali yang adiluhung. Oleh karena itu, kebijakan penggunaan aksara Bali bukan merupakan kebijakan biasa, melainkan kebijakan yang luar biasa,” tegasnya.

Negara yang memiliki aksara tersendiri menjadi penanda bahwa negara itu memiliki peradaban yang unggul, sehingga berkembang menjadi negara yang maju, berdaya saing, dan kuat, antara lain China, India, Jepang, Korea, dan Rusia. Negara-negara ini sangat tertib dan disiplin menggunakan aksaranya secara penuh tanpa huruf Latin yang digunakan dalam berbagai wahana dan fasilitas publik.

“Kita patut bersyukur, leluhur kita telah mewariskan aksara Bali yang adiluhung, yang menunjukkan Bali merupakan pulau dengan peradaban unggul,” ujarnya.

Penggunaan aksara Bali menjadi identitas, karakter, dan jati diri Bali yang unik dan indah, serta memancarkan aura spiritual yang kuat. Sejak berlaku kebijakan penggunaan aksara Bali, tampak bahwa terdapat respons positif, yang ditandai dengan digunakannya aksara Bali pada nama lembaga pemerintahan, swasta, hotel, restoran, mall, jalan, dan fasilitas publik, serta produk lokal Bali.

Sebagai Gubernur Bali, pihaknya menyampaikan apresiasi, penghargaan, dan terima kasih yang tulus kepada Pemerintah Kota/Kabupaten, instansi vertikal, lembaga pendidikan, hotel, restoran, mall, pelaku usaha lainnya, serta seluruh komponen masyarakat Bali yang telah dengan tertib dan disiplin menggunakan aksara Bali sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018.

“Titiang memantau, bahwa masih banyak papan nama kantor swasta, identitas usaha, toko, warung, nama gedung, dan fasilitas publik lainnya yang belum menggunakan aksara Bali. Hal ini harus menjadi perhatian sangat serius Kita bersama,” ujarnya.

Atas restu Ida Bhatara yang berlinggastana di Pura Puncak Duwur Sari ini, pihaknya mengimbau kepada semua pihak, terutama yang belum menggunakan aksara Bali, hendaknya dengan penuh kesadaran dan penuh tanggung jawab yang tinggi untuk mematuhi Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018.

Baca Juga  Hadirkan Putri Koster, DPD PDI Perjuangan Bali Gelar Workshop Kreativitas Mendesain Endek Bali dengan Teknik Digital dan Harmoni Pewarnaan

Gubernur memberi batas waktu, paling lama pada akhir bulan April 2027, semua pihak sudah harus menggunakan Aksara Bali. Dia menegaskan, kepatuhan dalam menggunakan aksara Bali merupakan bentuk nyata tanggung jawab kita bersama sebagai masyarakat Bali dalam memuliakan Bali, melestarikan budaya Bali, menjaga masa depan peradaban Bali untuk generasi penerus.

“Kalau bukan kita masyarakat Bali, siapa lagi yang harus bertanggung jawab atas keberlanjutan masa depan peradaban Bali. Ngiring sareng-sareng pade jengah tur satya, nindihin gumi Bali, sane luwih puniki,” tegasnya. (sar/hmprov)