bvn/sar
RAKER – Ketua Komisi II DPRD Bali Putu Agus Pratiksa Linggih menyalami para peserta usai rapat kerja Kamis (23/1/2025).
DENPASAR (BALIVIRALNEWS) –
Komisi II dan Komisi III DPRD Bali, Kamis (23/1/2025) menggelar rapat kerja dengan PT Angkasa Pura I di Bandara Ngurah Rai, Imigrasi, Bea Cukai, serta Dinas Perhubungan. Raker dipimpin Ketua Komisi II Agung Bagus Pratiksa Linggih dan Ketua Komisi III Nyoman Suyasa dan dihadiri sejumlah anggota seperti Gusti Agung Paramitha Dewi, Grace Natalie Suryawijaya, dan Nyoman Laka.
Pada kesempatan tersebut, Pratiksa Linggih mengungkapkan kondisi riil yang terjadi di Bandara Ngurah Rai. Pertama keluhan wisatawan bahwa untuk keluar dari bandara membutuhkan waktu hingga dua jam. Ini disebabkan waktu tunggu bagasi hingga berjam-jam. Masalah lain berupa orang asing yang banyak melakukan pelanggaran seperti menyalahgunakan visa, serta masalah kemacetan.
Khusus untuk Dinas Perhubungan, Pratiksa Linggih minta agar dicari solusi-solusi untuk mengurai kemacetan yang terjadi khususnya di wilayah Badung Selatan seperti di Canggu, Kuta dan Kuta Selatan. “Jangan hanya mencari narasi-narasi saja, yang kita butuhkan adalah solusi mengatasi kemacetan,” ujarnya.
Didampingi Nyoman Laka (kanan) saat raker.
Usai raker, Agung Bagus Pratiksa Linggih mengungkapkan, masyarakat merasakan datang ke Bali sudah tidak nyaman. “Bagaimana caranya nyaman, habis flight belasan jam terus disuruh nunggu di bandara sampai 2 jam dan tidak disediakan air minum ataupun semacam,” tegasnya.
Pihaknya tidak menyalahkan satu atau dua pihak, tetapi perlu kerja sama dari multipihak baik dari sisi Imigrasi, Bea Cukai maupun Angkasa Pura. Kalau dibilang kapasitas Bandara Ngurah Rai itu masih cukup segala macam berapa tahun lagi? Karena itu, dia lebih condong meminta PT Angkasa Pura untuk mendukung pembangunan Bandara Bali Utara.
Menurutnya, saat ini Bandara Ngurah Rai hanya punya satu runway. “Bayangkan kalau satu runway ini bermasalah dan lama untuk menyelesaikan masalahnya, berapa potensi pendapatan Bali yang kita harus korbankan? Itu yang harus menjadi pertanyaan kita bersama,” katanya.
Terhadap dampak bagi pariwisata Bali 5 tahun ke depan, dia mengaku cukup pesimis apabila masyarakat ataupun pemerintah itu tidak bersama-sama menyelesaikan masalah ini. “Kalau kita tidak bisa menyelesaikan masalah hari ini, tentu kita tidak akan bisa menyelesaikan masalah besok. Masalah besok itu pasti akumulasi dari masalah hari ini, apalagi kita selalu ngomong oh wisatawan Bali meningkat setiap tahun, justru itu menjadi alarm buat kita,” tegasnya.
Dia berharap ada alih fungsi ruangan di dalam Angkasa Pura karena Bea Cukai memerlukan ruangan yang lebih untuk alat-alat pemindai ekstra. Tentu dari Bea Cukai sudah ada komitmen untuk penambahan personel.
Terkait subway untuk mengurangi kemacetan, dia menyatakan, anggaplah skenario itu jadi, berapa tahun lagi bisa operasi? Masalahnya kan menumpuk. Kalau kita ngomong 3 atau 4 tahun lagi, masalahnya sudah menumpuk. “Solusi jangka pendek, jangka menengahnya apa kan gitu. Jangan hanya kita jual mimpi aja ke masyarakat,” katanya.
Solusi jangka pendeknya, ungkapnya, tentu dengan perubahan rute, pengalihan arus lalu lintas, tapi itu hanya semacam sementara. Ini perlu adanya kerja sama multisektor, karena contohnya untuk dari Dinas Pariwisata kita harus mengembangkan kawasan kawasan pariwisata yang baru. Kita juga harus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten karena yang sebenarnya mengeluarkan izin hotel restoran di kabupaten, bukan dari provinsi. Jika itu dalam satu wilayah tentu wilayah itu akan macet, seperti Canggu. (sar)
