bvn/sar
PIMPIN RAKER – Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama memimpin rapat kerja (raker) terkait Raperda Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125 dengan Gubernur Wayan Koster, Minggu malam (2/7/2023).
DENPASAR (BALIVIRALNEWS) –
Jelang rapat paripurna untuk pengesahan Raperda Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125, DPRD Bali menggelar rapat kerja (raker) dengan Gubernur Bali Wayan Koster, Minggu malam (2/7/2023). Raker yang dipimpin Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama tersebut dihadiri wakil ketua dan anggota DPRD Bali beserta Sekwan Gede Indra Dewa Putra.
Selain Gubernur Bali Wayan Koster, raker yang berlangsung di lantai 3 Gedung DPRD Bali tersebut juga dihadiri Sekda Bali Dewa Made Indra serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemprov Bali. Hadir juga kelompok ahli DPRD serta undangan lainnya.
Setelah dibuka Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama, raker diisi dengan pematangan materi raperda yang dibacakan oleh salah satu anggota DPRD Bali yakni AA Ngurah Adi Ardhana. Ada lima pertanyaan yang disampaikan.
Kelimanya adalah: (1) Bagaimana pendapat Gubernur terkait metode Raperda Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125. Apakah jamin bisa terlaksana mengingat waktunya sangat panjang; (2) Bagaimana dengan permasalahan migrasi penduduk yang berasal dari luar Bali; (3) Bagaimana upaya Gubernur menjamin orang miskin dan telantar dapat mengakses program pemerintah secara maksimal, (4) Bagaimana Gubernur mengantisipasi perkembangan teknologi berupa artifisial intelijen terutama terkait seni dan karya budaya Bali; dan (5) Terkait kepariwisataan Bali seperti buah simalakama. Jika didorong, muncul dampak negatif, sementara jumlah kamar hotel saat ini mencapai 150.000 kamar.
Sebelum menjawab hal ini, Gubernur menyampaikan adanya sejumlah revisi terkait materi raperda. Di antaranya menyangkut keberadaan puri, struktur ekonomi Bali, serta pencantuman Catur Purusa Artha dalam raperda.
Ketiga materi ini menjadi pembahasan hangat pada raker kali ini. Akhirnya disepakati puri tetap dimasukkan pada raperda cuma ditekankan pada fungsi pelestarian budaya dan keberadaan puri hanya pada Bali masa lampau. Selanjutnya soal struktur ekonomi disepakati bahwa perekonomian Bali ke depan dirancang tidak tergantung pada sektor pariwisata dan sudah menjalani transformasi. Struktur ekonomi Bali ke depan adalah sektor pertanian dalam arti luas, sektor kelautan dan perikanan, industri manufaktur dan branding Bali, UKM/UMKM dan koperasi, ekonomi kreatif dan digital, terakhir sektor pariwisata. Sementara mengenai Catur Purusa Artha karena menyangkut konten agama, sepakat diambil implementasi kesehariannya.
Selanjutnya menjawab 5 pertanyaan di atas, Gubernur menyatakan, upaya implementasi raperda mengarah pada Bali sebagai satu kepulauan yang utuh. Karena itu, raperda ini nantinya menjadi pedoman dalam membuat visi dan misi gubernur, bupati maupun walikota. “Dengan pemerintahan berjenjang, kebijakan ini bisa dilaksanakan dan dasar hukumnya juga sangat kuat,” tegasnya.
Soal migrasi penduduk dari luar, kata Gubernur, memang perlu dikendalikan. Saat ini secara demografi, komposisi penduduk Bali terdiri atas 79 persen penduduk asli dan 21 persen penduduk pendatang. Karena kita tak bisa melarang, penduduk pendatang diseleksi dari pekerjaannya, siapa yang menjamin di Bali dan berapa lama di Bali.
Terkait anak-anak miskin dan telantar, Gubernur menyatakan akan mendorong angka kemiskinan di Bali 0 persen. Sebelum covid-19, angka kemiskinan di Bali 1,9 persen atau setara dengan ratusan ribu orang. Lima tahun ke depan, angka kemiskinan harus bisa 0 persen dan semuanya dilakukan berbasis desa. “Semua kebijakan kemiskinan akan dikelola dengan baik dan menjadi prioritas ke depannya,” tegasnya.
Sementara menyangkut munculnya teknologi artifisial intelijen, Gubernur menyatakan mau tidak mau teknologi merupakan sebuah keniscayaan. Namun memang ada dampak baik dan buruknya. Misalnya seni bisa dibuat artifisialnya sehingga mengancam orisinalitas seni dan budaya yang dimiliki Bali. “Kita tak bisa menghindar dari perkembangan teknologi, cuma memang harus diselaraskan dan diharmoniskan,” ujar Gubernur.
Mengenai kepariwisataan Bali, Gubernur menyatakan sudah meminta Kadis Pariwisata Bali untuk mendata ulang jumlah kamar hotel yang ada, baik bintang 5, bintang 4, bintang 3, hotel melati, termasuk tingkat huniannya saat ini. Namun Gubernur merancang ke depan, sasaran wisatawan tak lagi seperti sekarang. “Ke depan Bali akan menyasar wisatawan secara berkualitas dengan parameter uang yang dibawa, berapa lama menginap dan berlibur di Bali dan sebagainya,” ujar Ketua DPD PDI Perjuangan Bali tersebut. (sar)
