Beranda Bali News MIM Rp 6 Miliar Hingga Akhir 2024, 80 Persen BPR di Bali...

MIM Rp 6 Miliar Hingga Akhir 2024, 80 Persen BPR di Bali Aman

Hosting Indonesia

bvn/sar

NGORTA WITH MEDIA – Kepala OJK Bali Kristrianti Puji Rahayu menjawab beberapa pertanyaan wartawan saat “Ngorta, Buka Bersama, dan Update Berita With Media”, Selasa (2/4/2024).

 

DENPASAR (BALIVIRALNEWS) –

Hingga akhir tahun 2024 mendatang, bank perkreditan rakyat (BPR) wajib memenuhi modal inti minimum Rp 6 miliar. Dari syarat ini, 80 persen dari 132 BPR di Bali dalam posisi aman karena MIM-nya sudah memenuhi syarat. Sementara 15 persen sudah ada strategi-strategi (strategic plan) yang akan dilakukan, dan hanya 5 persen yang belum ada kepastian.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Kantor OJK Provinsi Bali Kristrianti Puji Rahayu didampingi pejabat OJK lainnya seperti Direktur Pengawasan OJK Bali Ananda R. Moy, Made Novi Susilowati, dan Adi Darma dalam “Ngorta, Buka Bersama, dan Update Berita With Media”, Selasa (2/4/2024). “Hingga kini 80 persen BPR di Bali aman dalam arti sudah memenuhi syarat MIM Rp 6 miliar,” tegasnya.

Saat ditanya sanksi apa yang akan dijatuhkan kepada BPR jika hingga akhir 2024 tetap belum mampu memenuhi ketentuan MIM tersebut, Kristrianti Puji Rahayu menegaskan, tentu ada pembinaan-pembinaan. Selain itu, pihaknya juga menggelar Forum Pemegang Saham Pengendali (PSP) yang berpeluang untuk memberi tambahan modal kepada BPR yang memerlukan, serta strategi mendatangkan investor.

Terkait syarat MIM ini, Ananda R. Moy menambahkan, 20 persen BPR memang belum memenuhi ketentuan Rp 6 miliar. Namun kekurangannya tidak terlalu banyak. “Ada yang sudah mampu Rp 5,5 miliar, ada yang sudah mampu Rp 5,9 miliar dan seterusnya. Walau kurang sedikit, BPR ini tetap dianggap belum mampu memenuhi ketentuan MIM Rp 6 miliar,” tegasnya.

Dia yakin tidak terlalu sulit bagi BPR untuk mengupayakan penamabhan MIM. Dengan upaya-upaya yang sudah dirancang, dia memastikan BPR mampu memenuhi ketentuan MIM Rp 6 miliar hingga akhir tahun 2024.

Baca Juga  274 Masyarakat Desa Pemecutan Kelod Ikuti Vaksinasi Dosis II

Saat ditanya ketentuan penarikan agunan oleh BPR yang sempat ramai beberapa waktu lalu, Kristrianti Puji Rahayu menyatakan sudah ada dalam akad kredit yang harus ditandadatangani sebelum kredit itu cair. “Ini sudah diatur dalam Peraturan OJK No.1 tahun 2024,” tegasnya.

Walau begitu, dia mendorong adanya keterbukaan atau transparansi. Pihak BPR harus transparan atau fairness terhadap perjanjian tertulis mengenai akad kredit tersebut. “Apa hak-hak debitur harus dipahami dan dipastikan debitur sudah paham mengenai perjanjian kredit tersebut. “Jika ini dilanggar, tentu saja lembaga keuangan bisa dikenakan sanksi,” tegasnya.

Jika memang akan ada penarikan agunan, tegasnya, itu harus dipastikan kredit itu macet dulu. Setelah itu, baru dirembukkan apakah debitur akan menyerahkan agunannya secara sukarela atau lewat jalur lelang. “Dua jalan ini bisa ditempuh jika memang kredit debitur sudah dipastikan macet,” tegasnya. (sar)

Hosting Indonesia