bvn/sar
SERAP ASPIRASI – Ketua Pansus Pemberdayaan Ormas Gusti Lanang Umbara melakukan foto bersama dengan anggota pansus lainnya serta para peserta usai rapat serap aspirasi, Selasa (18/8/2026).
MANGUPURA (BALIVIRALNEWS) –
Panitia Khusus (Pansus) Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang dibentu DPRD Kabupaten Badung, Selasa (18/8/2026) menggelar rapat serap aspirasi. Acara yang berlangsung di lantai III Kantor DPRD Badung Sempidi tersebut dipimpin Ketua Pansus Gusti Lanang Umbara didampingi sejumlah anggotanya seperti Made Ponda Wirawan, Wayan Puspa Negara, Wayan Sugita Putra, Made Tomy Martana Putra, dan Made Rai Wirata.
Acara tersebut juga dihadiri pimpinan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) seperti Kepala Badan Kesbangpol IB Mas Arimbawa, Kepala Satpol PP Gusti Agung Ketut Surya Negara, camat se-Badung, perbekel/lurah se-Badung, dan tokoh serta pentolan ormas se-Badung.
Saat membuka serap aspirasi tersebut, Ketua Pansus Gusti Lanang Umbara menyebutkan, kegiatan ini sangat penting untuk memperoleh masukan dan tanggapan terkait ranperda insiatif DPRD Kabupaten Badung tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). “Kegiatan ini merupakan tahapan penting dan harus dilakukan karena merupakan ranperda inisiatif,” tegas politisi PDI Perjuangan dari Dapil Kecamatan Petang tersebut.
Acara diawali dengan paparan naskah akademik dari Universitas Warmadewa Denpasar. Ranperda ini terdiri atas 9 bab dan 29 pasal. Di antaranya mengatur tentang ketentuan umum, hak kewajiban dan larangan ormas, sasaran pemberdayaan ormas, pelaksanaan pemberdayaan ormas, kerja sama, partisipasi masyarakat, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, ketentuan peralihan, serta ketentuan penutup.
Selanjutnya, Gusti Lanang Umbara yang juga Wakil Ketua Komisi I DPRD Badung tersebut memberikan kesempatan kepada sejumlah perbekel/lurah yang hadir untuk memberikan masukan. Selain dari perbekel/lurah, masukan juga datang dari pentolan ormas seperti KNPI Badung, Ketua Persatuan Pensiunan Indonesia (PPI) Kabupaten Badung Made Badra, serta peserta lainnya.
Perbekel Desa Selat Abiansemal I Made Semawan menekankan koordinasi dan sosialisasi ormas perlu terus digencarkan. Tujuannya agar tidak terjadi gesekan antar ormas. “Selain itu, kami berharap, setiap ormas mengikuti aturan dan ketentuan perundang-undangan. Di mana bumi dipijak di sana langit dijunjung,” ujarnya.
Sementara itu, Perbekel Pererenan I Nyoman Sumartana berharap ormas jangan menjadi bekingan investasi usaha. Karena itu, dia berharap semua ormas harus terverifikasi termasuk di mana sekretariatnya. “Ini penting karena terkait dengan keamanan. Pembentukan regulasi ini penting sehingga bisa memberikan pendampingan untuk majukan kesejahteraan masyarakat secara umum,” tegasnya.
Perbekel Darmasaba IB Surya Prabhawa Manuaba pada kesempatan itu memberikan apresiasi kepada DPRD Badung yang telah membentuk Pansus Ormas. Bali memiliki kearifan lokal dan ini harus dipahami dan diikuti oleh ormas-ormas yang ada. Pembinaan ini, tegasnya, bukan hanya soal bantuan-bantuan dana, sebaliknya ormas perlu menjadi mitra strategis untuk pembangunan desa maupun desa adat.
Perwakilan KNPI Badung menyarankan agar pendanaan yang diberikan kepada ormas berbasis dampak. Usulan tak hanya berupa proposal dan berkelanjutan, tetapi juga kepemimpinan dan kaderisasi 10 hingga 20 tahun ke depan.
Sementara Made Badra dari PPI Badung mengingatkan agar setiap ormas memiliki lambang, pataka, lencana, pakaian seragam termasuk mars dan hymne. Kelembagaan ormas wajib memiliki dewa oembina maupun dewan pengawas.
Usai melakukan serap aspirasi, Ketua Pansus Gusti Lanang Umbara menyatakan, pada tahapan selanjutnya pihaknya langsung melakukan pembahasan terhadap masukan-masukan yang ada. “Aspirasi yang bisa diserap tentu karena sudah sesuai dengan regulasi, peraturan, dan juga kebutuhan,” tegasnya.
Sementara aspirasi yang tidak bisa kita serap nantinya akan diakomodir dalam ketentuan hal-hal lainnya. Contohnya, yang disampaikan oleh Jro Mangku, bagaimana mereka bisa mendapatkan suatu hak yang sama, tentunya ini tak bisa dimasukkan ke pansus tetapi bisa dikoordinasikan dengan PHDI. Kita nanti yang akan memfasilitasi,” tegasnya.
Ditanya target ranperda ini selesai, Lanang Umbara menyatakan akhir tahun 20206. “Pada akhir tahun ranperda ini wajib sudah diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” tegasnya. (sar)
