bvn/sar
HADIRI NGORTE – Kepala OJK Bali Parjiman (tengah) bersama pejabat OJK Bali lainnya menghadiri acara NGORTE di kantor OJK, Selasa (15/9/2026).
DENPASAR (BALIVIRALNEWS) –
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali Parjiman memberikan tanggapan terkait keinginan sejumlah pemerintah daerah (baik pemprov maupun pemkab di Bali) untuk menerbitkan obligasi daerah. “Peluangnya ada sepanjang didukung oleh kemampuan fiskal dan disetujui DPRD masing-masing,” tegasnya saat ditemui usai menghadiri acara NGORTE (Ngobrol Bersama Update Berita With Media), di Kantor OJK Bali, Selasa (15/9/2026).
Dia menilai, keinginan untuk menerbitkan obligasi saat ini menjadi idola banyak daerah sebagai sumber pembiyaan alternatif selain pinjaman perbankan. “Ini memang perlu proses untuk memperoleh itu dan juga beberapa persyaratan lainnya,” tegas mantan Kepala OJK Kaltim tersebut.
Biasanya, keinginan daerah tersebut dievaluasi terlebih dahulu. Misalnya terkait dengan kemampuan suatu daerah, dalam kaitan dengan fiskalnya kuat atau tidak. “Contohnya di Kabupaten Badung, ini kan fiskalnya kuat. Transfer pusatnya tidak terlalu besar. Ini menjadi poin positif buat pemerintah daerah yang akan menerbitkan obligasi itu,” ungkapnya.
Syarat awal memang dilihat dari kemampuan suatu daerah. Itu nanti akan dirating, kemudian di situ juga diukur dari debt service ratio (DSR)-nya, kemampuan suatu daerah untuk mengembalikan utang dalam bentuk obligasi.
Persyaratan lainnya, katanya, jangka waktu obligasi akan menjadi masalah. Jangka waktu tidak boleh melebihi dari masa jabatan pemerintah atau pejabat yang mengeluarkan dan harus disetujui oleh DPRD. “Ini biasanya menjadi kendala, DPRD biasanya gak mau karena menyangkut tanggung jawab setelah pejabat tersebut berhenti,” tegasnya.
Kalau DPRD-nya sudah setujui, kata Parjiman, biasanya prosesnya lebih mudah. “Biasanya yang sulit itu di persetujuan legislatif. Prosesnya akan dilakukan di Kemendagri. Ada beberapa step untuk bisa menerbitkan obligasi daerah,” ujarnya.
Ditanya kewenangan OJK terkait obligasi daerah, ujar Parjiman, biasanya melakukan evaluasi untuk memberikan rekomendasi atau tidak. Untuk ini, OJK juga bekerja sama dengan Kemendagri.
Terkait penentuan tingkat suku bunga, katanya, sangat terkait dengan rating. Dirating dulu. Kalau misalnya rating pemda bagus, otomatis tingkat suku bunganya tidak terlalu tinggi dan itu biasanya jangka panjang. (sar)
