ist
PARIPURNA – Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara, Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa dan Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede, Wakil Ketua DPRD Wayan Mariana Wandira saat pelaksanaan Sidang Paripurna ke-13 Masa Persidangan II DPRD Kota Denpasar digelar pada Selasa (3/8).
DENPASAR (BALIVIRALNEWS) –
Sidang Paripurna ke-13 Masa Persidangan II DPRD Kota Denpasar digelar pada Selasa (3/8) di Gedung DPRD Kota Denpasar. Sidang yang dipimpin Ketua DPRD Kota Denpasar Gusti Ngurah Gede ini dihadiri langsung Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara dan Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar, I Wayan Mariyana Wandhira, Pj. Sekda Kota Denpasar, I Made Toya serta Forkopimda dan pimpinan OPD di lingkungan Pemkot Denpasar dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
Dalam sidang paripurna tersebut, Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara menyampaikan usulan dua rancangan peraturan daerah (ranperda) yakni Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 dan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2022.
Dalam pidato pengantarnya, Walikota Jaya Negara menjelaskan, mengacu pada kebijakan pendapatan dan kondisi yang diharapkan mulai pulih pada tahun 2022, maka dalam rancangan (KUA) dan (PPAS) pendapatan daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2022 dirancang Rp 2,12 triliun lebih.
Yang terdiri dari pendapatan asli daerah dirancang Rp764,49 miliar, yang berasal dari pajak daerah dirancang Rp535,20 miliar, retribusi daerah dirancang Rp29,10 miliar lebih, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirancang Rp67,14 miliar serta Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dirancang Rp133,04 miliar.
Sementara untuk pendapatan transfer pada tahun anggaran 2022 dirancang Rp 1,29 triliun lebih yang terdiri atas pendapatan transfer pemerintah pusat Rp1,08 triliun dan transfer antar daerah Rp203,97 miliar.
Penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang terdiri atas lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan Pendapatan Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dirancang Rp70,06 miliar.
Jaya Negara menjelaskan, sejak tahun 2021, dalam menyusun APBD, Pemerintah Kota Denpasar telah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagaimana kita ketahui bersama dengan kedua peraturan tersebut, belanja daerah tidak lagi terbagi menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung, namun terbagi menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.
Dalam KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2022, belanja operasi dirancang Rp1,91 triliun. Untuk belanja pegawai dirancang Rp1,03 triliun, belanja barang dan jasa sebesar Rp738,96 miliar lebih, belanja hibah Rp137,20 miliar, dan belanja bantuan sosial Rp3,56 miliar lebih.
Belanja modal dirancang Rp320,03 miliar Lebih. Belanja tidak terduga Rp12,64 miliar lebih dan belanja transfer dirancang Rp161,47 miliar lebih. Yang terdiri atas belanja bagi hasil Rp49,50 miliar dan belanja bantuan keuangan Rp111,97 miliar lebih.
Berdasarkan target pendapatan dan belanja daerah yang telah diuraikan di atas, dalam Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2022 terjadi defisit Rp280,32 miliar lebih. Rencana defisit ini akan ditutupi dari pembiayaan daerah yang terdiri atas penerimaan pembiayaan yang bersumber dari perkiraan silpa tahun 2021 sebesar Rp280,32 miliar lebih.
“Kami mengucapkan selamat bermusyawarah serta berharap hasil yang terbaik dalam mendukung suksesnya pembangunan Kota Denpasar di segala lini guna mencapai peningkatan taraf hidup masyarakat menuju kesejahteraan rakyat,” kata Jaya Negara. (wes/hmden)
