Beranda Another Region News Pj. Gubernur Bali Komit Pertahankan Opini WTP dan Tingkatkan Kualitas LKPD Provinsi...

Pj. Gubernur Bali Komit Pertahankan Opini WTP dan Tingkatkan Kualitas LKPD Provinsi Bali

Hosting Indonesia

bvn/hmprov

EXIT MEETING – Pj. Gubernur Bali memberi sambutan dalam acara Exit Meeting Pemeriksaan Interim, LKPD Provinsi Bali Tahun 2023, di Ruang Rapat Sabha Adhyastha Kantor Inspektorat Provinsi Bali, Senin (18/3).

 

DENPASAR (BALIVIRALNEWS) –

Pj. Gubernur Bali SM Mahendra Jaya berkomitmen tinggi mempertahankan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Provinsi Bali yang sudah diraih 10 tahun berturut-turut dari Tahun 2013, serta meningkatkan kualitas dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Bali. Hal ini disampaikan Pj. Gubernur Bali dalam sambutannya dalam acara Exit Meeting Pemeriksaan Interim, LKPD Provinsi Bali Tahun 2023, di Ruang Rapat Sabha Adhyastha Kantor Inspektorat Provinsi Bali, Senin (18/3).

Lebih jauh dalam sambutannya, Pj. Gubernur Mahendra Jaya menyampaikan, Pemerintah Provinsi Bali telah melakukan sejumlah langkah strategis dalam upaya mempertahankan opini WTP atas LKPD dan sekaligus meningkatkan kualitas dari LKPD dari tahun ke tahun. Sejumlah upaya yang dilakukan di antaranya pembinaan untuk peningkatan SDM akuntansi dan pelaporan melalui kegiatan “Semiloka Menuju LKPD yang Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel”, penyiapan kertas kerja pembantu bagi perangkat daerah selaku entitas akuntansi melalui Silau Pemda, rekonsiliasi kas yang intensif untuk memastikan saldo kas yang sesuai dengan data bank,serta rekonsiliasi aset yang lebih intensif yang dilakukan secara triwulan.

“Kami menyampaikan terima kasih atas pendampingan dari tim BPK selama proses penyusunan LKPD, kami berkomitmen tinggi untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas dari pengelolaan keuangan kami dari tahun ke tahun,“ imbuhnya.

Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira dalam sambutannya menyampaikan, tim BPK telah selesai melaksanakan tugas pemeriksaan interim sejak 5 Februari 2024 sampai 16 Maret 2024 sebagai bagian dari pemeriksaan LKPD Tahun 2023. Pemeriksaan interim dilakukan dengan tujuan memantau tindak lanjut atas hasil pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya, menilai efektivitas SPI (test of control/ToC) dalam penyusunan LKPD, menilai kepatuhan atas ketentuan peraturan perundang-undangan serta pengujian substantif yang dilakukan terbatas pada transaksi/saldo akun tertentu.

Baca Juga  Kasus Baru Covid-19 Bali Bertambah 307, Kasus Sembuh Bertambah 292 Orang

Kepala BPK Bali menambahkan, LKPD Unaudited TA 2023 yang akan diserahkan kepada BPK adalah yang telah dilakukan reviuw oleh Inspektorat dan telah balance didukung hasil pengujian analitis antarlaporan dan dilengkapi dokumen pendukungnya seperti Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Daerah, Hasil Reviuw Inspektorat, Laporan Keuangan BLUD, Laporan Keuangan BUMD, dan Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja Pemda. LKPD Unaudited dilengkapi pengungkapan data ekonomi makro daerah meliputi angka penggangguran, gini rasio, IPM dan angka kemiskinan, penjelasan atas capaiannya selama tiga tahun terakhir, dan pengungkapan data kinerja mandatory spending dalam postur APBD.

“Kami ingin dari tahun ke tahun LKPD tidak hanya meraih opini WTP tetapi yang terpenting adalah peningkatan kualitas daripada WTP itu sendiri. Opini WTP dari masa ke masa dapat memberikan manfaat dan kualitas sesuai program kegiatan, “ tuturnya.

Exit Meeting Pemeriksaan Interim, LKPD Provinsi Bali Tahun 2023 pada pagi hari ini turut dihadiri oleh Inspektur Provinsi Bali I Wayan Sugiada, kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Bali serta tim pemeriksa dari BPK Provinsi Bali. (sar/hmprov)

Hosting Indonesia