bvn/r
Ketua BK DPRD Badung Dr. Drs. I Putu Parwata MK, MM.
MANGUPURA (BALIVIRALNEWS) –
Rencana pengembangan water taxi dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai menuju kawasan Canggu mendapat perhatian Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Badung Dr. I Putu Parwata. Tak hanya mendukung inovasi transportasi laut tersebut sebagai alternatif mengurai kepadatan lalu lintas darat, namun Parwata juga meminta pemerintah tidak terburu-buru membangun infrastruktur sebelum seluruh kajian tuntas.
Menurut Parwata, water taxi memang berpotensi memangkas waktu perjalanan dari Bandara Ngurah Rai menuju kawasan Canggu, Berawa hingga Perancak. Namun, manfaat tersebut harus dihitung secara utuh dan dibandingkan dengan potensi dampak pembangunan terhadap kawasan pesisir.
“Water taxi berpotensi memberi manfaat bagi Badung dengan menyediakan pilihan perjalanan laut yang lebih cepat dari Bandara I Gusti Ngurah Rai ke kawasan Canggu. Namun manfaat tersebut belum cukup untuk membenarkan pembangunan dermaga atau struktur laut yang dapat mengubah arus, sedimen, ombak surfing, akses nelayan, kawasan suci, dan wajah pantai,” ujar Parwata, beberapa waktu lalu.
Gagasan water taxi muncul sebagai alternatif transportasi menuju kawasan Canggu yang selama ini menghadapi persoalan kemacetan. Perjalanan melalui jalur darat diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 1–2 jam, sedangkan perjalanan melalui laut diproyeksikan sekitar 30 menit. Namun, Parwata mengingatkan angka tersebut masih sebatas proyeksi.
“Perhitungan waktu tempuh, harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari akses menuju terminal, antrean penumpang, perjalanan menuju dermaga, proses naik-turun penumpang, kondisi cuaca hingga jadwal operasional kapal,” imbuhnya.
Perhatian utama juga diarahkan terhadap desain infrastruktur water taxi. Informasi yang berkembang menyebut adanya konsep struktur yang dapat menjorok cukup jauh ke laut. Infrastruktur semacam itu dinilai perlu dikaji secara serius karena berpotensi memengaruhi arus laut, gelombang, sedimentasi serta karakter ombak yang menjadi daya tarik kawasan surfing.
Di sisi lain, Pemkab Badung disebut memiliki konsep penataan yang berbeda, dengan pendekatan lebih dekat ke pantai dan muara. Kendati demikian, menurut Parwata, pilihan desain maupun lokasi tetap harus didasarkan pada kajian teknis, lingkungan dan sosial budaya.
“Yang perlu dipastikan bukan hanya apakah water taxi bisa beroperasi, tetapi apa dampaknya terhadap lingkungan pesisir, aktivitas masyarakat, nelayan, surfing dan kawasan suci,” tegasnya.
Karena itu, Parwata mendorong agar pemerintah terlebih dahulu menyelesaikan berbagai kajian sebelum menetapkan desain dan konstruksi. Kajian tersebut juga harus memastikan akses masyarakat dan nelayan ke pantai tetap terbuka serta keberadaan pura dan kawasan sakral tetap terlindungi. Selain itu, risiko perubahan garis pantai, sedimentasi, kualitas air, kebisingan hingga keselamatan pelayaran harus diuji secara ilmiah.
“Sikap yang tepat ialah mendukung kajian dan inovasi transportasi, sementara keputusan konstruksi menunggu bukti bahwa dampak dapat diterima, manfaat kembali kepada warga Badung, dan alternatif dengan jejak fisik lebih kecil telah diuji,” ungkapnya.
Parwata juga menilai, keberhasilan water taxi tidak cukup hanya diukur dari jumlah penumpang atau besarnya nilai investasi. Pemerintah perlu melihat manfaat ekonomi yang lebih luas, seperti penciptaan lapangan kerja lokal, keterlibatan UMKM dan nelayan serta kontribusi terhadap pendapatan daerah.
Dia mendorong pemerintah membandingkan sejumlah alternatif lokasi dan desain. Termasuk kemungkinan memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia, membangun dermaga dengan jejak fisik lebih kecil, menggunakan kapal berkapasitas lebih rendah, hingga memperkuat alternatif transportasi darat masal. “Jika kajian menunjukkan dampak besar yang tidak dapat dikendalikan atau dipulihkan, desain maupun lokasi perlu dievaluasi kembali,” kata Parwata.
Dengan pendekatan tersebut, pengembangan water taxi dapat dilakukan secara bertahap berdasarkan data dan hasil pemantauan. Sebaliknya, apabila risiko dapat dikendalikan, pengoperasian secara terbatas dengan pemantauan independen dapat menjadi tahapan sebelum pengembangan kapasitas secara penuh.
“Keberhasilan water taxi bukan hanya soal cepat sampai, tetapi bagaimana transportasi ini hadir tanpa mengorbankan lingkungan pesisir, aktivitas masyarakat, nelayan, surfing maupun kawasan suci,” pungkasnya. (sar/r)
