bvn/sar
Juru bicara Fraksi Partai Gerindra DPRD Badung Gede Aryantha.
MANGUPURA (BALIVIRALNEWS) –
Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Badung menyampaikan pemandangan umum (PU) terkait Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Badung tahun anggaran 2025 dan Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2026 pada rapat paripurna DPRD Badung, Rabu (13/8/2025). PU Fraksi Partai Gerindra salah satunya menyoroti soal turunnya pendapatan transfer dari pemerintah pusat.
Terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD tahun 2025, ujar Fraksi Partai Gerindra lewat juru bicaranya Gede Aryantha, secara normatif diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Permendagri No. 9 tahun 2021. “Pembahasan perubahan APBD Kabupaten Badung tahun 2025 secara strategis diarahkan untuk mendukung proses sinkronisasi kebijakan pembangunan daerah dengan Inpres No.1 tahun 2025 yang mengamanatkan pengendalian belanja pemerintah dan optimalisasi anggaran untuk belanja prioritas,” ujarnya.
Pendapatan daerah pada APBD perubahan dirancang naik 4,58% dari Rp 10,6 triliun lebih menjadi Rp 11,1 triliun lebih. “Menurut perspektif kami, kenaikan ini masih mungkin dikoreksi hingga 5,5%. Hal ini bisa dilihat dari potensi kontribusi pendapatan asli daerah yang naik dibanding tahun 2024,” katanya.
PAD dirancang naik 5,08% dari APBD induk tahun anggaran 2025 dari Rp 9,6 triliun lebih menjadi Rp 10,1 triliun lebih. “Kenaikan ini patut diapresiasi, namun kami meyakini masih ada potensi kenaikan PAD yang bersumber dari PHR dengan asumsi faktual bahwa secara data statistik saat ini memasuki masa high season 2025 (Juni, Juli, Agustus) jumlah kunjungan wisman ke Badung hingga akhir Juni 2025 telah mencapai 3.282.747 (kenaikan 12,68% dibandingkan dengan semester pertama tahun 2024),” ungkap Aryantha.
Walau begitu, fraksi dengan 4 anggota tersebut mempertanyakan pendapatan transfer pendapatan transfer yang dirancang turun 0,33% dari APBD induk 2025, dari Rp 979 miliar lebih menjadi Rp 982 miliar lebih. “Kami Fraksi Gerindra melihat hal ini sebagai sebuah fenomena unik di tengah gencarnya daerah-daerah lain mengejar dana transfer (DAU, DAK),” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Fraksi Partai Gerindra mencermati bahwa perencanaan daerah di tahun 2026 akan difokuskan pada bidang infrastruktur, penanganan kemacetan, sampah, air bersih termasuk penerangan jalan, dan hal-hal yang berkaitan dengan program nasional seperti stunting dan kemiskinan tetap akan dilaksanakan. Khusus untuk pengadaan air bersih di kawasan Badung Selatan, pihaknya sangat mendukung langkah Bupati untuk segera direalisasikan.
“Hal ini sangat baik, namun kami masih melihat adanya beberapa persoalan mendesak yang harus menjadi prioritas untuk dikerjakan di tahun 2026 di antaranya semrawutnya jaringan utilitas (over head capital) untuk segera ditata secara masif, dimasukkan ke dalam utilitas jaringan terpadu di bawah tanah termasuk grand designnya terutama dikawasan destinasi wisata,” tegasnya.
Khusus sektor keamanan dan kenyamanan, ujar Aryantha, perlu di-upgrade mengingat tingginya aksi-aksi kriminalitas hingga perilaku buruk wisman yang semakin menjadi-jadi. Hal ini dapat mencoreng wajah destinasi pariwisata. “Karena itu, kami mendorong pemerintah untuk menggerakkan Pol PP Pariwisata, memperkuat koordinasi dengan Kepolisian (Polda Bali, Polres Badung dan Polresta Denpasar) untuk mengaktifkan kembali Polisi Pariwisata (Tourism Police) dan Polisi Kehormatan (honorary police) untuk rutin patroli terpadu dan standby memantau keamanan destinasi 24 jam,” ujarnya.
Khusus program pengelolaan sampah pada rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2026 dirancang Rp 99,6 miliar. Mencermati angka ini dibandingkan dengan situasi persoalan sampah yang terjadi, terutama di kawasan destinasi pariwisata, pihaknya mendorong dan mendukung pemerintah untuk memperkuat langkah strategis, inovatif, terukur dan revolusioner dalam pengelolaan sampah. Mengingat bulan Desember 2025, TPA Suwung akan ditutup untuk open dumping yang berarti sampah harus sudah selesai di sumbernya.
“Karena itu kami meminta pemerintah daerah untuk secepatnya membuat skenario manajemen sampah, menambah anggaran pengelolaan sampah, mempercepat secara masif pembinaan perilaku, pengetahuan, keterampilan dan sikap masyarakat (efektif, kognitif dan psikomotorik).
Terkait rencana pinjaman daerah pada rancangan Perubahan APBD tahun 2025 dan rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2026 untuk pembebasan tanah di Kecamatan Kuta Utara dan Kecamatan Kuta Selatan senilai total Rp 2,83 triliun untuk mengatasi kemacetan, pada prinsipnya pihaknya sangat setuju, namun meminta dipertimbangkan dan diarahkan pula rencana pinjaman ini untuk pembangunan prioritas infrastruktur jaringan utilitas terpadu di bawah tanah di Kecamatan Kuta dan wilayah lainnya di Kabupaten Badung.
Terhadap kenaikan NJOP pajak bumi dan bangunan yang dirasakan oleh masyarakat bahkan ada yang naik 150 persen (dari Rp 4 juta tahun lalu dan kini Rp 10 juta) di beberapa wilayah terutama di Kecamatan Kuta, Kuta Selatan dan Kuta Utara naik sensasional.
“Kiranya mohon dikaji kembali dan mohon kebijakan penurunan nilai NJOP selanjutnya disosialisasikan secara masif agar masyarakat tidak menggerutu dan juga mohon diarahkan jika ada yang keberatan agar diasistensi mengajukan keberatan sebagaimana hak wajib pajak. khusus untuk pajak PBB atas pemukiman murni, lahan pertanian (konservasi, LSD maupun LP2B) pajak PBB-nya agar tetap dinolkan.
Terhadap kelangkaan gas LPG 3 kg yang dirasakan oleh masyarakat di Badung Selatan dan sekitarnya, Fraksi Partai Gerindra menyarankan agar Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Badung segera berkoordinasi dengan Pertamina Patra Niaga untuk melakukan extra droping ke pangkalan resmi di area Samigita karena sampai hari ini masih terjadi antrean pembelian gas LPG 3 kg di pom bensin Gelael Kuta karena pasokan terbatas hanya 60 pcs, sedangkan kebutuhan di atas 100 pcs setiap hari.
Soal penghapusan aset Pemerintah Kabupaten Badung berupa bangunan toilet di Pantai Kayu Aya Seminyak yang kondisinya sudah rusak parah serta atap toiletnya jebol dan membahayakan warga serta wisatawan, diharapkan agar leading sektor Dinas Pariwisata segera menindaklanjuti untuk dihapuskan. Masyarakat akan membangun toilet secara swadaya sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan.
Terkait infrastruktur publik berupa jalan lingkungan yang belum dan masih rusak parah di kawasan destinasi Samigita, kiranya segera ditingkatkan di anggaran perubahan yakni pavingisasi dan beautifikasi Jalan Padma Timur Kelurahan Legian, Jalan Praja Natha Kelurahan Legian, Jalan Marga Kirana II Kelurahan Kuta, dan beberapa jalan lingkungan serta senderan di Desa Buduk, Canggu dan Tanjung Benoa sesuai hasil musrenbang. (sar)
