bvn/sar
BACAKAN INSTRUKSI – Gubernur Wayan Koster membacakan instruksi yang ditujukan kepada pegawai Pemprov Bali, di Kertasabha Jaya Sabha, Jumat (14/8/2026).
DENPASAR (BALIVIRALNEWS) –
Gubernur Bali Wayan Koster mengeluarkan Instruksi No.6 Tahun 2026 tentang peningkatan kinerja, kualitas, serta integritas, penyelenggaraan program dan pelayanan publik. Instruksi ini dikeluarkan bertepatan dengan Hari Jadi ke-68 Pemprov Bali pada Jumat (14/8/2026).
“Jika diduga atau ditemukan pegawai Pemprov Bali yang melakukan perbuatan melanggar instruksi, warga dapat menghubungi nomor pengaduan 08214666666,” ujar Gubernur didampingi salah seorang anggota Pokli Umar Ibnu Alkhatab di Gedung Kertasabha Jaya Sabha Denpasar.
Instruksi Gubernur Bali tersebut ditembuskan ke Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, semuanya di Jakarta.
Di hadapan seratusan wartawan, Gubernur Koster mengemukakan, peningkatan kinerja, kualitas, dan integritas penyelenggaraan program dan pelayanan publik di lingkungan Pemprovi Bali ini untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan krama secara niskala-sakala sesuai visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”‘ melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru.
Wayan Koster menambahkan, kinerja, kualitas, dan integritas, pegawai Pemprov Bali perlu terus ditingkatkan guna meningkatkan pencapaian target pelaksanaan program dan memberi pelayanan publik yang prima, profesional, dan penuh tanggung jawab serta berorientasi pada kepuasan krama Bali.
Koster menginstruksikan seluruh pegawai aparatur sipil negara (PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) di lingkungan Pemprov supaya meningkatkan kinerja dan inovasi untuk mempercepat pelaksanaan dan pencapaian program pembangunan Pemppov. Kalangan pegawai juga diinstruksikan agar meningkatkan kualitas dan integritas dengan senantiasa membangun pikiran yang baik dan benar, menyampaikan perkataan yang jujur, santun, dan bertanggung jawab, serta mewujudkan tindakan yang benar, berintegritas, dan bebas dari segala bentuk kecurangan dalam setiap pelaksanaan tugas dan pelayanan publik.
Selain itu para pegawai mesti melaksanakan kewajiban secara fokus, tulus, lurus, dan cepat, yakni meningkatkan kinerja dan inovasi dalam pencapaian pelaksanaan program pembangunan Pemerintah Provinsi Bali, meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik, membangun budaya dan layanan publik dengan ramah, sopan, santun, sikap yang bersih, rapi, menarik, humanis, cepat, tepat, berkepastian, dan profesional, membangun lingkungan kerja tanpa keluhan (zero complaint), menolak gratifikasi, sehat, produktif, kolaboratif, dan terbebas dari intervensi serta penyalahgunaan kewenangan.
Hal penting lainnya agar pegawai memperlakukan masyarakat secara adil, setara, bermartabat, dan tanpa diskriminasi, hadir dan melaksanakan tugas sesuai ketentuan jam kerja dan/atau kebutuhan layanan publik yang diemban, menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu, penuh kehati-hatian, dan bertanggung jawab, melakukan identifikasi dan pengendalian terhadap potensi konflik kepentingan dan risiko korupsi, mendengar keluhan masyarakat dengan baik, memberi informasi secara jelas dan jujur, tidak mempersulit pelayanan, serta memberikan solusi atas permasalahan sesuai kewenangan, dan mengambil tindakan sesuai kewenangan terhadap setiap pelanggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Para pegawai Pemprov Bali juga diinstruksikan menghindarkan diri dan/atau dilarang keras melakukan tindakan seperti mengatasnamakan pimpinan atau atasan untuk meminta sesuatu berupa uang, barang, dan/atau jasa, menggunakan jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau pihak lain secara tidak sah, intervensi terhadap proses administrasi pemerintahan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, dan meminta atau menerima imbalan dalam bentuk apa pun atas pelayanan yang menjadi tugas, tanggung jawab, dan kewajibannya.
Selain itu, pegawai dilarang menjanjikan sesuatu apa pun kepada pihak lain yang berkaitan erat dengan jabatan yang diembannya, memberikan pelayanan yang diskriminatif dan tidak adil, seperti atas dasar status sosial, ekonomi, suku, agama, menggunakan informasi, fasilitas, aset, kendaraan, anggaran, atau sumber daya pemerintah untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dilarang menimbulkan konflik kepentingan pribadi, golongan, atau kelompok tertentu, menyebarkan berita bohong (hoaks) atau komentar politik yang tidak dilandasi atas data dan fakta di media sosial.
“Hindari perselingkuhan, menggunakan narkoba, ikut judi online, pinjaman online; dan/atau melakukan perbuatan tercela lainnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,’’ tegas Koster.
Jika ada pegawai yang melanggar instruksi ini dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya, ujar Koster, bakal dijatuhi sanksi administratif, hukuman disiplin, dan/atau sanksi hukum lainnya sesuai kewenangan terhadap bawahan atau pegawai yang diduga atau terbukti melanggar. (sar)
