bvn/gung
SENGKETA – Anggota Bawaslu Provinsi Bali, I Ketut Rudia saat sosialisasi soal sengketa pemilu di Karangasem, Kamis (30/3/2023).
AMLAPURA (BALIVIRALNEWS) –
Panwaslu Kecamatan dapat diberikan mandat oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk Penyelesaian sengketa antarpeserta pemilu (PSAP) di wilayah kerjanya. Hal tersebut disampaikan anggota Bawaslu Provinsi Bali, I Ketut Rudia, Karangasem, Kamis (30/3/2023).
“Yang menjadi objek sengketa antarpeserta pemilu adalah hak peserta pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan peserta pemilu lain pada tahapan proses pemilu dan diselesaikan di tempat terjadinya sengketa pada hari yang sama pada saat permohonan disampaikan,” jelasnya.
Dia melanjutkan, sengketa antarpeserta pemilu, lanjut Rudia, diselesaikan dengan mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu acara cepat. Penyelesaian sengketa melalui acara cepat dilakukan terhadap perihal atau peristiwa yang bersifat mendesak dan langsung pada tahapan yang singkat serta diselesaikan di tempat kejadian. “Penyelesaian sengketa dengan acara cepat dapat diajukan oleh peserta pemilu atau berdasarkan pertimbangan Pengawas Pemilu terhadap peristiwa di tempat kejadian,” jelasnya.
Dia menambahkan, permohonan sengketa antarpeserta pemilu disampaikan secara tertulis atau lisan dan paling sedikit memuat identitas pemohon, identitas termohon dan kronologis tindakan termohon yang dianggap merugikan hak pemohon sebagai peserta pemilu.
“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan melakukan pemeriksaan permohonan untuk meneliti kronologis tindakan termohon yang dianggap merugikan hak pemohon sebagai peserta pemilu dan hasil pemeriksaan tersebut menjadi bahan dalam memutus permohonan sengketa antarpeserta pemilu,” tutupnya. (bvn4)
