ist
RAKOR – Sejumlah pengurus YPLP PGRI seusai menggelar rakor, Senin (27/12/2021).
MANGUPURA (BALIVIRALNEWS) –
Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP) merupakan anak Lembaga Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang berperan melaksanakan terkaitan dengan pendidikan di Indonesia. Di Provinsi Bali, YPLP PGRI sudah berusia cukup tua. Walau sekolah-sekolah yang ada di bawah bendera YPLP PGRI Bali berjasa mencetak pemimpin andal, saat ini sekolah swasta ini mengalami sejumlah persoalan.
Untuk ini, pada Senin (27/12), YPLP PGRI Bali menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan agenda utama merumuskan rekomendasi pokok-pokok pikiran yang akan disampaikan nanti kepada Dinas Pendidikan Provinsi Bali, DPRD dan Gubernur Bali Wayan Koster.
Rakor yang dihadiri Ketua YPLP PGRI Bali Dr. I Made Suada, Ketua PD PGRI Bali I Komang Artha Saputra, M.Pd., Ketua Kota PGRI Denpasar I Ketut Suarya, M.Pd., Ketua YPLP PGRI Kota Denpasar Drs. I Nengah Madiadnyana, MM., serta pengurus lain dari PD dan YPLP bertempat di SMK PGRI 1 Badung (Skarisba). Dalam hal ini, Ketua YPLP PGRI Kabupaten Badung Dr. I Made Gde Putra Wijaya, SH., M.Si., bertindak selaku tuan rumah.
Beberapa isu yang dibahas dalam pertemuan para tokoh pendidikan di Bali tersebut meliputi persoalan penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang dinilai ‘membunuh persekolahan swasta’. PPDB rutin dijadikan alat jualan politik oleh sejumlah oknum dan kondisi ini berlangsung setiap tahun dan mentradisi.
“Kami (sekolah PGRI) banyak kehilangan siswa baru karena pindah ke sekolah negeri, padahal tahun pelajaran baru telah dimulai. Ini terjadi tiap tahun. Kami sangat menyayangkan. Bagaimana peran swasta yang terbukti turut mencerdaskan kehidupan bangsa diperlakukan seperti ini,” kata Putra Wijaya.
Rekrutmen Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga menjadi isu sentral yang dibahas. Menurut dia, dengan aturan guru SMK swasta yang terdata pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik), guru SMK swasta bisa mendaftar guru PPPK ke semua jenjang pendidikan untuk ditempatkan di sekolah negeri.
Kondisi ini, menurutnya, juga menjadi ancaman tersendiri bagi sekolah swasta termasuk SMK. Berdasarkan pantauannya, banyak guru SMK swasta berpendidikan sarjana yang mendaftar PPPK. Jika mereka lulus, SMK swasta akan kehilangan banyak guru karena hijrah ke sekolah negeri. “Sebaiknya pemerintah harus bijak. Pelajar yang bersekolah di swasta juga anak – anak bangsa. Mereka memilih swasta mungkin karena beberapa faktor,” katanya.
Ketua YPLP Kota PGRI Denpasar I Nengah Madiadnyana menambahkan, soal dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang bersumber dari APBD Provinsi Bali juga masuk ke dalam sikap YPLP PGRI Bali. BOSDA ini belum pernah diterima SMK/SMA swasta sejak kewenangan diambil alih pemerintah provinsi pada 2017 lalu. “Rumusan pokok-pokok sikap kami akan kami sampaikan secepatnya. Ini sekaligus momentum Tahun Baru 2022. Semangat baru,” jelas Madiadnyana.
Intinya, menurut Kepala SMK PGRI 3 Denpasar ini, PGRI akan menyampaikan keluh-kesah pengelola sekolah swasta kepada para penguasa dan pemangku kebijakan. Ia menyebut, YPLP se-Bali komit menjadikan institusi pendidikan di bawah bendera PGRI sebagai sekolah yang besar, bermutu dan bermartabat.
“Untuk itu tentu dengan banyak pesyaratan yang harus kita lalui, salah satunya kita harus memiliki pemimpin yang profesional, guru atau pendidik yang profesional, kurikulum pendidikan yang berkualitas serta fasilitas memadai guna meraih kepercayaan masyarakat,” pungkasnya. (sar/bvn)
