bvn/dok
Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja
DENPASAR (BALIVIRALNEWS) –
Berdasarkan rilis BPS Provinsi Bali, perkembangan harga Provinsi Bali pada Februari 2024 tercatat inflasi 0,61% (mtm), lebih tinggi dibandingkan inflasi bulan sebelumnya yang mengalami deflasi sebesar -0,09% (mtm) dan lebih tinggi dari inflasi nasional sebesar 0,37% (mtm). Secara tahunan, inflasi Provinsi Bali 2,98% (yoy), sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional 2,75% (yoy), namun masih dalam rentang sasaran inflasi 2024 sebesar 2,5±1 %.
Hal itu diungkapkan Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja dalam relis yang diterima Baliviralnews, Minggu (3/3/2024). “Secara spasial, Denpasar mengalami inflasi 0,65% (mtm) atau 2,72% (yoy), kemudian Badung mengalami inflasi 0,58% (mtm) atau 2,90% (yoy), Singaraja mengalami inflasi 0,51% (mtm) atau 3,02% (yoy), dan Tabanan mengalami inflasi 0,68% (mtm) atau 3,87% (yoy).
Berdasarkan komoditasnya, ungkapnya, inflasi terutama bersumber dari kenaikan harga beras, tomat, cabai merah, daging ayam ras, dan daging babi. Selain kenaikan harga beras yang terjadi hampir di seluruh provinsi, secara historis selama lima tahun terakhir, komoditas cabai merah dan daging ayam ras cenderung mengalami kenaikan harga menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan. Sementara itu, inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga bawang merah dan cabai rawit.
Pada Maret 2024, tegasnya, risiko yang perlu diwaspadai antara lain ketersediaan pasokan yang cukup untuk bahan pangan dan bahan bakar (BBM dan gas LPG) di tengah meningkatnya permintaan menjelang hari raya. Peningkatan permintaan canang sari juga berpotensi mendorong kenaikan harga. Selanjutnya, terdapat kenaikan harga bawang putih di China yang berpotensi menyebabkan kenaikan harga bawang putih di tingkat konsumen. Selain itu, masih terbatasnya produksi padi pada Maret 2024 berpotensi menyebabkan berlanjutnya tekanan kenaikan harga beras di Bali.
TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota di Bali secara konsisten melakukan pengendalian inflasi dalam kerangka kebijakan 4K antara lain: i) Peningkatan intensitas pelaksanaan operasi pasar murah di seluruh kabupaten/kota se-Bali untuk bahan pangan; (ii) Pelaksanaan koordinasi dengan Kementerian ESDM dan Pertamina untuk meningkatkan pasokan gas LPG 3 kg; (iii) Pelaksanaan program gerakan tanam cepat panen yang diawali di lingkungan Pemprov Bali dan akan diperluas di seluruh kabupaten/kota di Bali; (iv) Peningkatan ketersediaan beras Bulog dan penyaluran beras SPHP ke masyarakat; (v) Peningkatan kerja sama antar daerah (KAD) di Provinsi Bali dan luar Bali; serta (vi) Pemberian subsidi ongkos angkut termasuk untuk pelaksanaan operasi pasar.
Sinergi pengendalian inflasi di Bali terus diperkuat dalam rangka mengendalikan harga pangan di tengah momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), seperti Galungan, Kuningan, Nyepi dan Bulan Puasa. Melalui langkah tersebut, Bank Indonesia meyakini inflasi tahun 2024 tetap akan rendah dan terkendali dalam rentang sasaran 2,5±1%. (sar)
