bvn/sar
AUDIENSI – Ketua DPRD Badung Putu Parwata berfoto bersama para konsultan kurikulum seusai melakukan audiensi, Senin (7/11/2022).
MANGUPURA (BALIVIRALNEWS) –
Ketua DPRD Badung Putu Parwata, Senin (7/11/2022) menerima audiensi konsultan dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Bali yang dipimpin I Ketut Laba. Audiensi ini dilakukan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan pemerintah daerah khususnya pada program sekolah penggerak perencanaan berbasis data serta implementasi kurikulum merdeka.
Saat itu, Putu Parwata yang juga Sekretaris DPC PDI Perjuangan Badung tersebut memberikan sejumlah masukan untuk perkembangan pendidikan di daerah. Dia menyadari pendidikan itu sangatlah penting. Apa yang sudah di-launching oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan yang namanya kurikulum merdeka, yang namanya dapodik, semua sudah dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian pendidikan dan dinas-dinas pendidikan di daerah.
Akan tetapi, katanya, ada hal prinsip bahwa pendidikan di daerah akan bisa maju apabila dipimpin oleh orang-orang yang memang memahami dunia pendidikan. Yang kedua, ada rasio yakni berapa jumlah murid, berapa jumlah guru, berapa jumlah kepala sekolah, dan berapa jumlah pengawas. Nah itu harus ada rasionya. “Inilah yang harus diusulkan oleh konsultan kepada Kementerian Pendidikan sehingga betul-betul sekolah itu efektif terkait pengawasannya, leadership-nya, kemudian kompetensi gurunya. Dengan begitu, kurikulum merdeka itu akan bisa berjalan dengan baik,” tegasnya.
Menurut politisi PDI Perjuangan asal Dalung, Kuta Utara ini, perlu dilakukan suatu sinergitas atau kontrol bersama-sama. Dengan demikian, pendidikan kita harapkan dipimpin oleh orang-orang yang memang memiliki kompetensi dan akan bisa memaksimalkan fungsi sekolah tersebut. “Itu beberapa masukan yang kami sampaikan, semoga segera dibuatkan surat edaran atau surat instruksi kalau dimasukkan dalam satu peraturan atau edaran Menteri Pendidikan khususnya mengenai penempatan Kepala Dinas Pendidikan, Sekretaris Dinas Pendidikan harus memiliki basic pendidikan, termasuk ini merupakan penghargaan kepada pengawas, kepala sekolah dan guru,” tegasnya.
Ketika dikatakan, banyak kepala dinas pendidikan yang bukan berasal dari latar belakang pendidikan, ujar Parwata, tak ada yang dilanggar. Tak ada yang salah, cuma begitu dia dipilih harus bisa menyesuaikan diri lewat belajar. “Tapi kalau sudah ada edaran dari kementerian, memang harus dilakukan evaluasi,” ungkapnya. (sar)
