bvn/sar
PENGAWAS – Ketua DPRD Badung Putu Parwata menerima puluhan pengawas sekolah di Badung yang menuntut TPP di atas guru, Selasa (25/10/2022).
MANGUPURA (BALIVIRALNEWS) –
Ketua DPRD Badung Putu Parwata, Selasa (25/10/2022), menerima puluhan pengawas sekolah baik pengawas TK, SD, dan pengawas SMP. Para pengawas ini diterima di ruang rapat pimpinan (rapim) DPRD Badung.
Koordinator Pengawas Ketut Gede Birawa Anuraga menjelaskan, pengawas merupakan jenjang karier bagi seorang guru. Diawali dengan guru, selanjutnya menjadi kepala sekolah, berikutnya baru bisa menjadi pengawas. “Pengawas ini merupakan sebuah jabatan setelah melewati jenjang sebelumnya dan harus melewati seleksi yang cukup ketat,” tegasnya.
Sejak 2019, tegasnya, tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) seorang pengawas sudah sangat layak, nominalnya sekitar 100 persen di atas TPP guru. Namun sejak 2021, keluar perbup yang menyatakan pengawas setara dengan guru sehingga TPP-nya pun disamakan. “Sejak saat itulah, TPP pengawas sama dengan TPP guru,” katanya.
Pada waktu itu, ungkapnya, para pengawas sudah menyampaikana aspirasi kepada sejumlah pihak. Salah satunya melakukan audiensi kepada Ketua DPRD Badung. Walau begitu, pihaknya tidak terlalu ngotot karena situasi covid dan kondisi keuangan Badung yang tidak memungkinkan sehingga pihaknya tidak melanjutkan tuntutan pengembalian nilai TPP.
Saat ini, kata Birawa Anuraga, kondisi sudah kembali membaik dan covid mulai melandai, dan kondisi keuangan Badung sudah mendekati normal. “Karena itu, kami berharap Ketua DPRD Putu Parwata bisa menjembatani aspirasi kami untuk bisa mendapatkan TPP sesuai dengan jabatan pengawas,” tegasnya.
Sebelum menjawab aspirasi seperti itu, Ketua DPRD Badung Putu Parwata mengucapkan terima kasih atas loyalitas kalangan pengawas terhadap tugas dan tanggung jawabnya. “Saat ini seorang pengawas bisa mengawasi hingga 30 sekolah. Ini tentu saja pekerjaan yang tidak ringan tetapi pengawas tetap loyal menjalankan tugasnya,” ujar Sekretaris DPC PDI Perjuangan Badung tersebut.
Terkait aspirasi soal TPP, kata Parwata, kebijakan yang diterapkan di setiap pemerintah daerah merupakan kesepakatan antara pemerintah dan legislatif dalam hal ini DPRD Badung. “Kami sudah sampaikan kepada Bupati mengenai aspirasi ini, dan Bupati sudah sepakat untuk mengembalikan TPP pengawas di atas nominal guru,” katanya.
Soal tak ada istilah pengawas, ungkap politisi asal Dalung Kuta Utara tersebut, ini menjadi tugas dinas. Apa pun istilahnya, yang penting nilai TPP-nya di atas TPP guru. Yang membahagiakan para pengawas, TPP dengan nominal baru ini akan dibayarkan per Oktober ini.
Mendengar hal itu, 23 pengawas dari 33 pengawas yang ada seketika memberikan applaus. Mereka pun mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPRD Badung Putu Parwata. (sar)
