bvn/sar
DUKUNG INFRASTRUKTUR – Ketua DPRD Badung Gusti Anom Gumanti mendukung langkah Bupati memprioritas anggaran di infrastruktur. Walau begitu, dia mengingatkan kebijakan ini jangan sampai mengurangi biaya untuk program mandatori.
MANGUPURA (BALIVIRALNEWS) –
DPRD Kabupaten Badung, Kamis (3/9/2026), menggelar rapat paripurna pertama tahun sidang 2026-2027. Rapat paripurna digelar untuk mendengarkan penjelsan Bupati Badung terkait Ranperda Perubahan APBD Badung tahun 2026.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Badung Gusti Anom Gumanti, SH, MH, didampingi tiga wakilnya masing-masing AA Ngurah Ketut Agus Nadhi Putra, Made Wijaya, dan Made Sunarta, serta dihadiri mayoritas anggota DPRD Badung. Rapat paripurna dihadiri Bupati Badung Wayan Adi Arnawa dan Wakil Bupati Bagus Alit Sucipta, perwakilan Forkopimda Badung, Sekda IB Surya Suamba, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), tim ahli, pimpinan perusahaan daerah, serta undangan lainnya.
Usai memberikan penjelasan, Bupati Wayan Adi Arnawa menyerahkan dokumen penjelasan Perubahan APBD Badung tahun 2026 kepada Ketua DPRD Badung Gusti Anom Gumanti. Selanjutnya, Anom Gumanti menyerahkan dokumen penjelasan Perubahan APBD Badung 2026 kepada ketua-ketua fraksi DPRD Badung yakni Bima Nata Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Gusti Ngurah Saskara Ketua Fraksi Partai Golkar, dan Wayan Puspa Negara Ketua Fraksi Gerindra.
Dokumen tersebut nantinya digunakan sebagai bahan untuk membuat pemandangan umum (PU) fraksi pada rapat paripurna berikutnya. Rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi akan digelar pada Jumat 11 September 2026 mendatang.
Usai memimpin rapat paripurna, Ketua DPRD Badung Gusti Anom Gumanti didampingi tiga wakilnya menyatakan, rapat paripurna ini digelar untuk mendengarkan penjelasan Bupati tentang Perubahan APBD Badung tahun 2026.
“Tadi kita sudah saksikan bersama bahwa belanja dipasang sampai angka Rp 13 triliun. Yang menarik adalah belanja infrastrukturnya mencapai 59 persen lebih. Ini tentu sangat tinggi. Tanggapan kami di Dewan, langkah-langkah ini tentu sudah dipikirkan terutama langkah-langkah tentang bagaimana menciptakan kualitas fasilitas pariwisata di Badung terutama untuk mengatasi kemacetan,” ungkap politisi PDI Perjuangan asal Kuta tersebut.
Menurutnya, Dewan pun mendukung langkah-langkah itu. Namun pihaknya tetap menyarankan Bupati beserta seluruh perangkatnya tetap harus mengutamakan prinsip kehati-hatian.
“Jangan sampai istilahnya biaya infrastrukturnya terlalu tinggi, kemudian mengurangi biaya-biaya mandatori. Itu yang selalu kami ingatkan dan juga biaya-biaya rutin, biaya untuk mendukung operasional kantor atau gedung jangan sampai keteteran. Itu selalu kami ingatkan,” tegasnya. (sar)
