bvn/sar
KETERANGAN PERS – Ketua DPRD Badung Gusti Anom Gumanti didampingi tiga wakilnya memberikan keterangan pers usai memimpin rapat paripurna DPRD Badung dengan agenda penetapan empat raperda, Rabu (11/11/2026).
MANGUPURA (BALIVIRALNEWS) –
Ketua DPRD Badung Gusti Anom Gumanti, Rabu (11/11/2026) memimpin rapat paripurna DPRD Badung. Rapat paripurna tersebut mengagendakan penetapan empat raperda strategis meliputi RAPBD Tahun Anggaran 2027, penyertaan modal daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Mangutama, penyertaan modal kepada PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Bali Mandara, serta pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
Saat memimpin rapat paripurna, Gusti Anom Gumanti didampingi tiga wakilnya yakni AA Ngurah Ketut Agus Nadhi Putra, Made Wijaya dan Made Sunarta serta mayoritas anggota DPRD Badung. Rapat paripurna tersebut juga dihadiri langsung Bupati Badung Wayan Adi Arnawa didampingi Sekda IB Surya Suamba, perwakilan Forkopimda Badung, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), direksi perumda, camat, kades/lurah se-Badung, serta undangan lainnya.
Sebelum menetapkan keempat raperda tersebut dengan penandatanganan berita acara, DPRD Badung membacakan laporan hasil pembahasan terhadap keempat raperda tersebut. Usai pembacaan hasil pembahasan tersebut, Ketua DPRD Badung Gusti Anom Gumanti meminta persetujuan penetapan keempat raperda tersebut. Setelah disetujui oleh anggota Dewan, agenda dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara yang diawali oleh para Wakil Ketua DPRD, Ketua DPRD badung, serta terakhir Bupati Badung Wayan Adi Arnawa.
Ditanya usai rapat paripurna, Ketua DPRD Badung Gusti Anom Gumanti menyatakan, rapat paripurna merupakan penyelarasan antara Bupati dengan DPRD tentang tiga usulan raperda dan satu dokumen penganggaran daerah. “Di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 312 ayat 1, di situ sudah menyebutkan, selambat-lambatnya 1 bulan atau 30 hari sebelum tahun berakhir, kami di DPRD bersama Bupati harus sudah memutuskan yang namanya dokumen penganggaran daerah yaitu APBD tahun 2027 ini,” ungkapnya.
Demikian juga sudah jelas dalam aturan PP 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, kemudian ada Permendagri 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, dan yang terbaru Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 tentang tata cara penyusunan APBD tahun 2027.
“Astungkara, dari hasil pembahasan sampai pada tingkat memberikan persetujuan sekarang, kami sudah melaksanakan proses dan tahapan-tahapan dan sudah berjalan dengan baik, tentu memperhatikan dan mempertimbangkan dasar hukum yang kami sampaikan tadi,” tegas politisi PDI Perjuangan dari Dapil Kuta tersebut.
Selanjutnya, Anom Gumanti berharap, setelah nanti per 1 Januari nanti, APBD 2027 ini sudah bisa diberlakukan, tentu sebelumnya harus mendapatkan evaluasi dari Gubernur Bali. “Astungkara, mudah-mudahan dengan APBD 2027 ini, tentu yang sangat kami inginkan adalah mampu memberikan asas manfaat bagi masyarakat Badung,” tegasnya. (sar)
