bvn/sar
GELAR RAKER – Komisi I DPRD Badung, Rabu (11/11/2026) berfoto bersama usai menggelar rapat kerja (raker) dengan 5 OPD. Ada sejumlah topik urgen yang dibahas seperti kekuarangan SDM, serta piutang pajak yang jumlahnya hingga Rp 800 miliar.
MANGUPURA (BALIVIRALNEWS) –
Komisi I DPRD Badung yang dipimpin Wakil Ketua Komisi Gusti Lanang Umbara, Rabu (11/11/2026) menggelar rapat kerja dengan lima organisasi perangkat daerah (OPD). Kelima OPD tersebut adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Kesbangpol, Satpol PP, serta Disduk Capil.
Gusti Lanang Umbara saat itu didampingi sejumlah anggota Komisi I lainnya seperti Made Rai Wirata, Wayan Puspa Negara, dan Made Tomy Martana Putra. Dari pihak OPD hadir, Kepala DPMPTSP Made Surya Dharma, Kasatpol PP Gusti Agung Surya Negara, Kepala BKPSDM Wayan Putra Yadnya, serta perwakilan dari Disdukcapil dan Badan Kesbangpol.
Ditanya usai raker, Wakil Ketua Komisi I DPRD Badung Gusti Lanang Umbara menegaskan, ada sejumlah topik urgen yang dibahas dalam rapat kerja terkait dengan OPD-OPD di Kabupaten Badung. Di antaranya terkait keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan tunggakan atau piutang pajak di Kabupaten Badung.
Menurut politisi PDI Perjuangan dari Dapil Petang tersebut, idealnya Kabupaten Badung membutuhkan lebih dari 22.000 tenaga atau pegawai. ”Saat ini, jumlah pegawai yang ada baru sekitar 16.000, sehingga terdapat kekurangan sekitar 6.000 tenaga kerja,” tegas Gusti Lanang Umbara.
Kekurangan SDM ini, ujarnya, mencakup seluruh lini di Kabupaten Badung, mulai dari guru, staf administrasi sekolah, pelayanan kesehatan dari puskesmas hingga rumah sakit, Satpol PP, hingga pemadam kebakaran.
Sebagai solusi, ujarnya, pihak DPRD telah meminta Kepala BKSDM untuk berkoordinasi ke pusat, serta memohon kebijakan dari pemerintah pusat agar Kabupaten Badung diberikan wewenang khusus dalam pengangkatan pegawai.
Selanjutnya, terkait kendaraan operasional Satpol PP banyak yang sudah rusak dan hancur, padahal pihak Satpol PP telah mengajukan pengadaan sejak tahun 2023 namun belum terealisasi. Hal ini diduga terkendala oleh skala prioritas anggaran di Pemerintah Kabupaten Badung.
Sementara terkait tunggakan atau piutang pajak, ungkap Lanang Umbara, saat ini terdapat sekitar Rp800 miliar lebih piutang atau tunggakan pajak dari para pengusaha di Badung. Pajak hotel dan restoran, ditegaskan, merupakan uang murni hak pemerintah dan masyarakat Badung yang dititipkan oleh wisatawan kepada pengusaha.
Karena itu, tegasnya, bersifat wajib untuk dibayarkan terlepas dari kondisi untung atau ruginya sebuah usaha. Ke depannya, tegasnya lagi, DPRD Badung akan memberikan rekomendasi untuk melakukan evaluasi perizinan kepada para pengusaha penunggak pajak ini. (sar)
