bvn/r
PIMPIN RAPAT PARIPURNA – Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya memimpin rapat paripurna untuk membahas Raperda Perubahan APBD 2025 dan Raperda Bale Kertha Adhyaksa Desa Adat, Rabu (6/8/2025).
DENPASAR (BALIVIRALNEWS) –
Pada Rabu, 6 Agustus 2025, DPRD Provinsi Bali menggelar Rapat Paripurna ke-28 dan ke-29 sebagai bagian dari masa persidangan III Tahun Sidang 2024-2025 di gedung Wiswasabha Utama Kantor Gubernur Bali. Dua agenda penting menjadi sorotan, mencerminkan prioritas strategis daerah yang berpijak pada semangat pembangunan berkelanjutan dan pelestarian adat Bali.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya didampingi Wakilnya serta anggota DPRD Bali lainnya. Hadir juga Gubernur Bali Wayan Koster dan Wagub Nyoman Giri Prasta bersama pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dan undangan lainnya.
Rapat Paripurna Ke-28
Ketua DPRD Provinsi Bali Dewa Made Mahayadnya, SH, menyampaikan bahwa perubahan APBD adalah bentuk respons adaptif terhadap kebutuhan riil masyarakat Bali, tanpa mengesampingkan prinsip kehati-hatian fiskal dan keberlanjutan pembangunan. “APBD bukan hanya angka. Ia adalah cerminan komitmen pemerintah untuk menjawab tantangan dan harapan rakyat. Perubahan ini bagian dari upaya menjaga arah pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan,” ujar Dewa Mahayadnya.
Dalam rapat tersebut, juga disampaikan sikap resmi DPRD terhadap Raperda Perubahan APBD, yang kemudian diakhiri dengan “pendapat akhir Kepala Daerah” dan sambutan Gubernur Bali. Sambutan tersebut menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menjaga stabilitas dan efektivitas kebijakan daerah.
Rapat Paripurna Ke-29
Sesi berikutnya, Rapat Paripurna ke-29, tak kalah penting. Gubernur Bali menyampaikan penjelasan resmi terhadap “Raperda Provinsi Bali tentang Bale Kertha Adhyaksa Desa Adat” sebuah terobosan hukum daerah yang bertujuan memperkuat kelembagaan adat di Bali di tengah arus globalisasi dan tantangan sosial budaya kontemporer.
Dalam pemaparannya, Gubernur menjelaskan, Bale Kertha Adhyaksa akan menjadi lembaga penguatan peran desa adat, terutama dalam menyelesaikan perkara berbasis kearifan lokal, menjaga harmoni sosial, serta menegakkan nilai-nilai hukum adat yang hidup di masyarakat.
“Desa adat adalah benteng terakhir kebudayaan Bali. Raperda ini bukan hanya regulasi, tapi sebuah penghormatan terhadap nilai-nilai leluhur yang selama ini menjadi fondasi harmoni masyarakat Bali,” tegas Gubernur.
Raperda ini mendapat respons positif dari berbagai pihak, termasuk anggota DPRD dan kelompok ahli yang hadir dalam rapat. Banyak pihak menilai regulasi ini sebagai upaya nyata menjaga jati diri Bali, sekaligus memberikan perlindungan hukum terhadap eksistensi desa adat dalam sistem pemerintahan modern.
Rapat paripurna kali ini menjadi simbol kolaborasi erat antara eksekutif dan legislatif Bali dalam merumuskan arah kebijakan strategis daerah. Hadir dalam rapat ini Wakil Gubernur Bali, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, para kepala perangkat daerah, staf ahli gubernur, kelompok/tim ahli DPRD, serta para undangan dari berbagai elemen masyarakat.
Meski bersifat formal, nuansa kebersamaan dan kesamaan visi terasa kuat. Antara angka-angka dalam APBD dan nilai-nilai luhur dalam desa adat, semuanya dirajut dalam satu benang merah, membangun Bali yang tangguh, berbudaya, dan berpihak pada rakyat. (sar/r)
