bvn/sar
PIMPIN RAPAT KERJA – Gali kita mencegah banjir, Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya memimpin rapat kerja dengan sejumlah instansi vertikal dan OPD teknis di Pemprov Bali, Kota Denpasar dan Kabupaten badung, Rabu (110/2025).
DENPASAR (BALIVIRALNEWS) –
Pengalaman banjir yang meluluhlantakkan sejumlah wilayah di Denpasar, Badung dan kabupaten lainnya di Bali hingga memakan 18 orang korban jiwa menjadi pengalaman berharga bagi Bali. Bali tak ingin mengalami hal ini kembali sehingga berusaha mencari kiat dan strategi untuk mencegah banjir besar di masa mendatang.
Untuk tujuan ini, DPRD Provinsi Bali menggelar rapat kerja (raker) dengan sejumlah instansi vertikal dan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis di lingkup Provinsi Bali, Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, Rabu (1/10/2025). Rapat kerja yang dipimpin Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya tersebut dihadiri sejumlah instansi vertikal seperti BWS Bali Penida, Dinas PUPR Bali, Dinas PUPR Kabupaten Badung, Dinas PUPR Kota Denpasar, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, serta Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Kepala Satpol PP Bali.
Hadir juga Wakil Ketua DPRD Bali Wayan Disel Astawa, Ketua Komisi I Nyoman Budiutama, Ketua Komisi II Agung Bagus Pratiksa Linggih, Ketua Komisi III Nyoman SUyasa dan Ketua Komisi IV Nyoman Suwirta. Hadir juga sejumlah ketua fraksi dan anggota DPRD Provinsi Bali.
Saat membuka rapat kerja tersebut, Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya mengungkapkan, Bali memiliki pengalaman pahit dan sangat berharga terkait kasus banjir yang melanda Kota Denpasar dan sejumlah kabupaten lainnya di Bali. Selain meluluhlantakkan simpul-simpul perekonomian seperti pasar, sekolah, pemukiman, banjir besar tersebut menelan korban jiwa hingga 18 orang.
Mitigasi pun sudah dilakukan. Korban dievakusi, bantuan pun sudah diberikan. Antisipasi banjir ke depan agar tak sampai seheboh saat ini. “Apakah action yang harus kita lakukan. Kami ingin mendapatkan masukan dari semua instansi serta OPD teknis yang hadir saat ini,” tegas politisi PDI Perjuangan Dapil Buleleng tersebut.
Kesempatan pertama diberikan kepada Kalaksa BPBD Bali I Gede Agung Teja Bhuana Yadnya. Menurutnya, ada 14 jenis bencana dan 10 berisiko tinggi salah satunya banjir. Khusus banjir pada September lalu, ungkapnya, 159 desa terdampak. Banjir menerjang pasar, warung, tambak perikanan, rumah dan TPS3R.
“Korban meninggal 18 jiwa, 4 hilang dan 1 luka berat. Pengungsi 812 orang dan segera turun karena modal sosial cukup baik. Mereka banyak ditampung oleh sanak keluarga sehingga warga di penampungan segera berkurang,” tegasnya.
Menurutnya, bencana akan terjadi apabila ancaman bertemu kerentanan dalam hal ini hujan dan gelombang pasang. Hujan yang terjadi saat itu, 390 mm per hari dan yang ekstrem saja 150. Ancaman kedua pengaruh Purnama, ada gelombang pasang 2,6 meter. Kondisi ini mengganggu kelancaran air masuk ke laut. “Kerentanan pertama datang dari sampah, kapasitas sungai, sedimentasi, dan pembangunan di sempadan. Berikutnya masalah tutupan lahan dan DAS yang berisiko,” ujarnya.
Tindakan yang dilakukan berupa mitigasi struktural berupa membuat sodetan, tanggul sampai peringatan dini. Nonstruktural berupa awarness soal sampah, penutupan lahan serta penegakan hukum. “Ini harus dilakukan ke depan jika tak ingin banjir besar kembali melanda,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali Penida Gunawan Suntoro mengungkapkan, mencegah banjir harus dilakukan dengan evaluasi drainase. Selanjutnya, dia menyatakan masih meneliti apakah sungai-sungai yang ada masih bisa menampung air. Ini akan diukur dengan dron. Selanjutnya, bangunan-bangunan yang melintang di Tukad Mati dan Tukad Badung apakah masih relefan?
Langkah selanjutnya, dia mengaku melakukan pengerukan sedimentasi di Waduk Muara. Dari keseluruhan sedimentasi yang ada sekitar 280.000 meter kubik, pihaknya baru bisa melakukan pengerukan sekitar 20.000 meter kubik. Langkah lainnya, pihaknya melakukan kajian sempadan. Sempadan harus diukur dan BWS akan bekerja sama dengan BPN kaitan dengan sertifikat serta libatkan stakeholder.
Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Made Rentin pada kesempatan itu mengungkapkan, pihaknya mengumpulkan 1.120 ton sampah akibat banjir. Sampah-sampah ini sementara diizinkan dibuang ke TPA Suwung. Selain sampah akibat banjir, hasil pengerukan juga bisa masuk ke TPA Suwung.
Pada kesempatan itu, Made Rentin mengingatkan DPRD Bali terkait dana bencana yang ada di perda mencapai 3 persen dari APBD sehingga mampu melakukan mitigasi terhadap bencana yang kemungkinan terjadi.
Sementara Kadis Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR) Provinsi Bali Nusakti Yasa Wedha mengungkapkan di Bali saat ini 391 sungai. Di antaranya 162 sungai isi air terus-menerus, 153 sungai berisi air saat hujan, dan 76 sungai berisi air saat urgen saja. Dia pun sepakat, sungai harus dinormalisasi untuk bisa menampung curah hujan untuk mampu mencegah banjir.
Setelah memperoleh masukan-masukan tersebut, Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya menyatakan akan mengkajinya untuk menjadi program riil dalam mencegah banjir. Selain masukan-masukan yang ada, pihaknya menerima usulan terkait langkah strategis lainnya yang harus dikerjakan.
Dia menunjuk alat deteksi dini banjir. Alat ini bisa dipasang dengan jarak 5 kelometer di setiap sungai. Jika bisa, pihaknya siap mendukung program ini karena mampu mencegah timbulnya korban jiwa. (sar)
