bvn/sar
Kepala DPM PTSP Badung Dr. Ir. Made Agus Aryawan, ST, MT.
MANGUPURA (BALIVIRALNEWS) –
Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Badung memiliki 31 jenis layanan yang diselenggarakan kementerian/lembaga, BUMN, BUMD bahkan instansi swasta dan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Penanaman Modal (DPM) Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Badung Dr. Ir. I Made Agus Aryawan, ST, MT, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (28/12/2023).
Dari 31 jenis layanan, setidaknya ada 256 pelayanan perizinan maupun non-perizinan yang dilayani. “Setidaknya ada 256 jenis pelayanan perizinan maupun nonperizinan yang kami selenggarakan berkolaborasi di dalam satu tempat,” tegasnya.
Sesuai amanat Perpres No.89 tahun 2021 tentang penyelenggaraan MPP dan Permen PAN No.92 tahun 2021 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan pelayanan publik, ujar Agus Aryawan, pihaknya wajib menyelenggarakan pelayanan secara prima dan berintegritas. Ada tiga jenis pelayanan yang diselenggarakan, pertama pelayanan langsung yang diberikan oleh petugas dari masing-masing tenan, kedua pelayanan secara mandiri melalui sistem online, dan yang ketiga, pelayanan jemput bola.
Sesuai amanat UU Cipta Kerja, kata mantan Sekretaris Bappeda dan Litbang tersebut, tugas utama MPP adalah bagaimana memberikan pelayanan bagi para penanam modal sehingga terwujud kemudahan berusaha. “Tak hanya bagi penanam modal besar, tak hanya bagi penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri, termasuk di dalamnya UMKM,” tegasnya.
Karena itu, ungkapnya, keberadaan MPP ini sangat membantu pelaku usaha dalam mengurus berbagai keperluan. Tak hanya perizinan, termasuk di dalamnya perpajakan, perbankan, BPJS ada di dalam satu tempat. Pertanahan pun ada di MPP Badung.
Ditanya kinerja DPM PTSP dalam memberikan pelayanan publik pada periode 2023, dia menyebut, terakumulasi paling tidak ada 18 penghargaan di level nasional, provinsi, maupun di level Kabupaten Badung. “Terakhir kami meraih predikat pelayanan prima menjadi 3 besar MPP terbaik di Indonesia. Demikian pula dari rilis yang diberikan oleh Ombudsman RI, MPP Kabupaten Badung yang dikoordinir oleh DPM PTSP meraih predikat kepatuhan dengan nilai 97,71 sehingga menempatkan DPM PTSP sebagai salah satu perangkat daerah yang berkontribusi mengangkat standar pelayanan publik di Badung termasuk dengan perangkat daerah lainnya,” tegasnya.
Walau begitu, pihaknya tetap akan berbenah, terus melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelayanan yang diselenggarakan betul-betul dirasakan kemudahan, manfaat dan juga kecepatannya. “Transformasi digital dalam pelayanan publik kami tonjolkan pada tahun 2023 dan terus akan kami tingkatkan di tahun 2024,” tegasnya.
Agus Aryawan juga menyebut, pihaknya menyiapkan satu portal yang terintegrasi antar-31 instansi yang berada di BPP Badung sebagai portal terpadu. Dengan begitu setiap pelayanan yang dibutuhkan masyarakat cukup mengakses satu portal. Ini sejalan dengan pemerintah pusat yang mengarahkan bagaimana pelayanan publik itu dapat diakses dengan mudah dari mana pun, tidak harus datang ke kantor MPP.
Saat libur Natal dan Tahun Baru, tegasnya, pelayanan yang diselenggarakan tetap bisa dilaksanakan secara online. Memang pelayanan langsung tatap muka tidak dilakukan untuk menghormati Hari Raya Natal dan cuti bersama Tahun Baru, tetapi pelayanan bisa dilakukan secara online. “Kami tugaskan semua pejabat dan petugas pelayanan untuk selalu memantau setiap permohonan termasuk pengaduan, dan komplin terkait pelayanan karena 100 persen pelayanan yang kami lakukan di DPM PTSP sudah by system, tidak hanya sistem yang dikembangkan oleh pemerintah pusat berupa OSS termasuk sistem yang kami bangun sendiri yaitu layanan perizinan online atau Laperon,” ujarnya.
Menurut penyandang gelar doktor lulusan FEB Unud tersebut, pihaknya sudah bekerja sama dengan PSrE untuk menggunakan tanda tangan elektronik. Karena itu, dipastikan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyaraklat pada hari libur Natal dan Tahun Baru ke depan ini tetap bisa dilaksanakan. Minimal masyarakat bisa mengajukan permohonan. Jika prosesnya tanpa verifikasi, pihaknya bisa terbitkan langsung. “Namun jika harus dilakukan verifikasi, tentu kami akan jadwalkan verfikasi dan peninjauan lapangan,” ujarnya.
Berdasarkan berbagai usaha yang dilakukan, ujar Agus Aryawan, pihaknya juga melakukan layanan jemput bola yang diberi nama Limosin yaitu layanan perizinan bermobil online single submission. Sasarannya lebih banyak UMKM. Dengan demikian semakin banyak pelaku usaha khususnya UMKM memiliki legalitas. Manfaat legalitas sangat banyak dan juga berkontribusi dalam mencapai target realisasi investasi yang sudah ditargetkan di Kabupaten Badung.
Investasi, ujarnya, menjadi faktor penentu daerah bisa mandiri secara ekonomi. Karena itu, pihaknya dorong terus masyarakat terutama pelaku usaha untuk menajdi pengusaha di wilayah Badung, bahkan pihaknya sudah kolaborasi kemitraan usaha menengah besar dengan UMKM.
Dari data yang sudah direkapitulasi, katanya, dari target investasi Rp 7,4 triliun, hingga 28 Desember 2023, sudah terealisasi Rp 7,322 triliun atau setara dengan 98,77 persen. Pihaknya yakin karena masih ada periode pelaporan LKPM hingga 10 Januari 2024, realisasi investasi yang ditargetkan di Badung akan tercapai, bahkan pihaknya optimis target ini terlampaui.
Ditanya mengenai komposisi investasi yang masuk, ungkap Agus Aryawan, pada 2023 sebesar 66,28 persen merupakan penanaman modal asing (PMA), sementara 33,72 persen merupakan penanaman modal dalam negeri (PMDN). “Ini sangat linier dengan kunjungan wisatawan. Terlihat bahwa kunjungan wisatawan asing sudah meningkat drastis ke Badung ternyata ini diikuti dengan peningkatan investasi,” tegasnya.
Dari data yang dicatat tersebut, sektor yang paling diminati wisatawan untuk investasi di Badung tetap yang favorit ada lima besar. Pertama, hotel dan restoran menempati porsi lebih dari 60 persen. Kedua, transportasi konstruksi gedung dan telekomunikasi. Ketiga, sektor properti seperti perumahan, industri dan perkantoran. Keempat, perdagangan dan reparasi. Terakhir kelima, jasa-jasa penunjang sebagian besar jasa yang terkait dengan sektor kepariwisataan.
Untuk meningkatkan investasi ini, tegas Agus Aryuawan sudah merupakan komitmen dan kolaborasi dalam memberikan pelayanan. Dengan begitu, kepercayaan penanam modal kepada Badung meningkat. Ini merupakan suatu keuntungan bagi Badung karena sesuai dengan rilis yang dikeuarkan BI setidaknya kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Bali tentu mengambil peran sampai 25 persen. Pada tahun 2023, tercatat 14.335 tenaga kerja bisa terserap dari investasi Rp 7,4 triliun yang masuk ke Badung. (sar)