bvn/sar
Wakil Ketua II DPRD Badung Made Wijaya.
MANGUPURA (BALIVIRALNEWS) –
Jadi momok bagi sektor pariwisata, Wakil Ketua II DPRD Badung Made Wijaya minta pemerintah serius tangani sampah di Kabupaten Badung. Hal tersebut diungkapkannya usai mengikuti rapat paripurna DPRD Badung yang mengagendakan pembacaan pemandangan umum fraksi-fraksi terkait Ranperda Perubahan APBD Badung 2025 dan KUA PPAS Badung 2026, Rabu (13/8/2025).
Politisi Partai gerindra tersebut mendorong pemerintah memberikan alokasi anggaran yang cukup dalam penanganan sampah khususnya di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK). “Alokasi anggaran harus memadai dalam penanganan sampah yang menjadi program urgen saat ini,” tegasnya.
Selain anggaran, tegas politisi dari Kuta Selatan tersebut, pemerintah juga perlu memikirkan teknologi yang memadai dalam penanganan sampah ini. Pemerintah perlu menggenjot TPST atau TPS3R di setiap desa dan kelurahan. Selain itu, bantuan mesin untuk pendukung pengolahan sampah harus disiapkan. “Walau begitu, kami pastikan bahwa penanganan sampah tak bisa dilakukan oleh pemerintah saja, grass root juga perlu bergerak,” tegasnya.
Sebagai bendesa adat, Made Wijaya juga mengajak bendesa adat yang lain untuk ikut memikirkan penanganan sampah. Menurutnya, bendesa tak bisa lepas tangan dari masalah sampah karena produksi sampah juga dilakukan krama di desa adat. “Bendesa adat juga wajib ikut serta dalam penanganan sampah ini,” tegasnya.
Terkait isu pembongkaran fasilitas pariwisata yang melanggar, menurut Wijaya, sangat berdampak pada iklim investasi dan pendapatan asli daerah (PAD). Karena itu, dia minta semua pihak berhati-hati terkait isu pembongkaran ini.
Dia menegaskan, pihaknya tak menginginkan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku-pelaku pariwisata. “Namun bagi yang sudah berkontribusi pada PAD, kita harus hati-hati. Pemerintah perlu mencari jalan keluar yang baik seperti melakukan pembinaan yang tidak keluar dari regaulasi atau aturan yang ada,” tegasnya.
Wijaya kembali menegaskan, isu pembongkaran akan berdampak kepada iklim investasi di Bali khususnya di Badung. Karena itu, sebagai anggota legislatif, pihaknya hanya bisa menyarankan dan memberi usulan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bersama.
Satu lagi terkait dengan persoalan air bersih, kata Wijaya, tak semua desa di Kuta Selatan bermasalah. Saat ini air bersih hanya bermasalah di Pecatu. Karena itu, Made Wijaya mendukung alokasi anggaran dan teknologi yang layak kepada Perumda Air Minum Tirta Mangutama sehingga mampu menyelesaikan persoalan air bersih di Pecatu. (sar)
