bvn/hmden
PERWALI 40 – Kepala Bapenda Kota Denpasar yang juga Pj. Sekretaris Daerah Kota Denpasar I Gusti Ngurah Eddy Mulya dalam Sosialisasi pemberlakuan Perwali 40 Tahun 2025 Tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame, di Gedung Sewaka Dharma, Rabu (28/1).
DENPASAR (BALIVIRALNEWS) –
Sosialisasi pemberlakuan Peraturan Walikota (Perwali) 40 Tahun 2025 Tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame digelar Pemerintah Kota Denpasar, melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), di Gedung Sewaka Dharma, Rabu (28/1).
Kepala Bapenda Kota Denpasar yang juga Penjabat Sekretaris (Pj) Sekretaris Daerah Kota Denpasar I Gusti Ngurah Eddy Mulya di hadapan para peserta yang terdiri atas Asosiasi Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I), dan pengelola pusat perbelanjaan dan mall di Kota Denpasar serta Pokja Penyelenggaraan Pajak Reklame yang terdiri atas Dinas PUPR, DPMPTSP, Satpol PP dan Bagian Hukum Setda Kota Denpasar menyampaikan secara resmi perwali ini akan diberlakukan efektif pada 1 Februari mendatang.
Secara garis besar, Eddy Mulya menyampaikan, Perwali 40 tahun 2025 ini mengatur beberapa hal. Antara lain, tentang aspek teknis penetapan nilai sewa reklame sebagai dasar penghitungan pajak reklame, penyesuaian nilai sewa berdasarkan karakteristik reklame, pendekatan yang mempertimbangkan lokasi dan jenis reklame, serta mendorong kesetaraan antar pelaku usaha.
“Diberlakukannya Perwali 40 Tahun 2025 ini diharapkan akan memberikan kemanfaatan bagi pelaku dunia usaha,” ungkapnya.
Eddy Mulya kemudian memerinci, kemanfaatan yang dimaksud adalah adanya kepastian dalam penghitungan pajak, melalui proses yang lebih tertib dan terarah, sehingga bermuara pada iklim usaha yang lebih adil dan transparan.
Pada Perwali 40 tahun 2025 itu, lanjut Eddy Mulya, disebutkan pula tata cara perhitungan dan nilai sewa reklame. Indikator perhitungan nilai sewa ini meliputi faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.
“Adapun formula nilai sewa reklame adalah NSR = N (nilai dasar) x J (jenis reklame) x B (bahan yang digunakan) x L (lokasi penempatan) x W (waktu penayangan) x D (jangka waktu penyelenggaraan) x Q (jumlah reklame) x U (ukuran media reklame),” papar Eddy Mulya.
Selain itu, ada beberapa alur yang harus dipahami bersama, terutama yang berkaitan dengan kebijakan pemungutan pajak reklame itu sendiri. Pada tahap awal, kata Eddy Mulya, terdapat langkah pendataan yang dilakukan oleh Pokja Reklame yang terdiri atas unsur Bapenda, Dinas PUPR, DPMPTSP, dan juga Satpol PP Kota Denpasar. Pada tahap ini, pendataan sekaligus pendaftaran objek reklame di lokasi dilaksanakan.
Tahap selanjutnya, adalah penetapan pajak. Pada bagian ini, SKPD yang diterbitkan akan dilampiri dengan surat pernyataan kesiapan/kesanggupan pengurusan izin reklame sesuai ketentuan yang berlaku.
“Dalam prosesnya, tentu kami akan memfokuskan pada pelayanan yang adaptif. Namun akan ada sedikit perbedaan untuk pendekatan pada reklame insidentil dan skala tertentu. Tapi, kami tekankan pendekatan akan tetap responsif dan proporsional, dengan tetap memperhatikan ketentuan teknis perundang-undangan yang berlaku,” tegas Eddy Mulya. (wes/hmden)
