ist
Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan Badung Wayan Sugita Putra.
MANGUPURA (BALIVIRALNEWS) –
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Badung menyampaikan pemandangan umum (PU) terhadap Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Badung tahun 2022, pada sidang paripurna DPRD Badung, Jumat (6/8/2021). PU fraksi yang dikomando Gusti Anom Gumanti tersebut dibacakan oleh Wayan Sugita Putra.
Mengawali PU-nya, fraksi dengan 28 anggota tersebut menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tinggi terhadap pemerintah dan semua pihak yang terlibat dalam mengantisipasi penyebaran dan percepatan penanganan dampak covid-19 di Badung. “Seperti diketahui, pandemi covid-19 menimbulkan kerugian yang cukup besar dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesehatan masyarakat,” ujar Sugita Putra.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi pula kepada Pemkab Badung yang telah membantu meringankan beban masyarakat dalam kondisi sulit ini dengan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) secara serentak di 6 kecamatan. “Kami Fraksi PDI Perjuangan mengucapkan terima kasih atas langkah cermat dan taktis yang telah diambil Bupati Badung dengan turun langsung ke lapangan mengawasi pembagian BLT agar tepat sasaran,” ujar politisi asal Kuta Selatan tersebut.
Setelah mencermati dan mempelajari secara teliti dan seksama penjelasan Bupati Badung tentang Rancangan KUA tahun 2022, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan, rancangan KUA tahun anggaran 2022 yang diajukan pemerintah telah disesuaikan dengan ketentuan baru berdasarkan PP No.12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.
Pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan daerah pada 2022 dirancang Rp 2,9 triliun lebih. Jumlah ini mengalami penurunan dari APBD induk tahun 2021 sebesar 23,69 persen.
PAD dirancang Rp 1,9 triliun atau 31,40 persen dari APDB
induk tahun 2021. Pendapatan transfer Rp 888,8 miliar, turun 1,89 persen dari APBD induk yahun 2021. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 80,2 miliar, sama dengan APBD induk 2021.
Belanja daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja daerah pada rancangan PPAS tahun 2022 mengalami penurunan 23,69 % dari APBD induk tahun 2021 menjadi Rp2,9 triliun. Penurunan ini setara dengan Rp 900,6 miliar. Belanja operasi dirancang Rp 2,3 triliun, belanja modal Rp 52,7 miliar, belanja tak terduga Rp 185,2 miliar, belanja transfer Rp 266,7 miliar.
Menurut Fraksi PDI Perjuangan, penurunan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Badung menyebabkan penerimaan PAD pada 2021 ini mengalami penurunan yang sangat tajam khususnya penerimaan dari pajak hotel dan restoran yang menjadi sumber utama PAD Badung.
Dengan kondisi pendapatan yang menurun dan cemderung sulit, pemerintah tetap komitmen mengalokasikan anggaran yang menyentuh hajat hiudp masyarakat banyak. Terbukti, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan 21,16 persen dan belanja kesehatan 10,13 persen dari total belanja daerah.
Dalam rancangan PPAS tahun 2022, Fraksi PDI Perjuangan juga mengapresiasi langkah pemerintah dalam pengalokasian anggaran tahun 2022. Terbukti pemerintah mengupayakan pengembangan lingkungan yang bersih dan nyaman dengan mengalokasikan anggaran yang memadai di tahun 2022. Begitu pula di bidang adat dan agama dan budaya tetap mendapatkan perhatian dari pemerintah dalam rancangan PPAS tahun 2022.
Berdasarkan uraian di atas, Fraksi PDIP di atas, postur dan komposisi rancangan sementara tahun 2022 telah berpihak kepada kepentingan masyarakat banyak. Dengan begitu, fraksi ini dapat menerima semua program pemerintah dengan melakukan pendalaman terhadap PAD dan anggaran daerah tahun 2022 dengan TAPD terkait.
Pada kesempatan ini, Fraksi PDIP memberikan saran untuk dapat dipertimbangan. Di antaranya, pemerintah perlu mengambil langkah strategis untuk mengantisipasi dan mempercepat penanganan covid-19. Fraksi PDIP mendukung langkah percepatan yang diambil oleh pemerintah terhadap dampak dari pendemi covid-19.
Fraksi PDIP juga mendesak pemerintah merasionalisasi anggaran belanja khususnya belanja modal barang dan jasa mengingat kondisi pariwisata yang menjadi sumber utama PAD Badung belum maksimal. Sementara anggaran yang terafiliasi dengan penanganan covid-19, Fraksi PDIP sepenuhnya memberikan dukungan.
Selanjutnya Fraksi PDIP menyarankan pemerintah mencari terobosan-terobosan sumber pendapatan baru yang menjadi tanggung jawab sosial perusahaan-perusahaan yang ada di Badung. PDIP juga mendorong pemerintah untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait agar segera menyikapi penerbangan langsung ke Bali dengan harapan para pelaku pariwisata kita mengawali recovery pariwisata di Bali. Pemkab didesak lebih intens berkomunikasi dengan pemerintah pusat agar mendapatkan dana transfer yang lebih besar.
“Setelah pemberian BLT kepada masyarakat, kami menyarankan kepada pemerintah memikirkan bantuan stimulus bagi UMKM yang ada di Badung agar roda perekonomian secara perlahan bisa digerakkan,” tegasnya. (sar/bvn)
