bvn/sar
JAWABAN PEMERINTAH – Ketua DPRD Badung Putu Parwata menerima jawaban pemerintah dari Bupati Badung Nyoman Giri Prasta saat rapat paripurna, Kamis (4/8/2022).
MANGUPURA (BALIVIRALNEWS) –
Ketua DPRD Badung Putu Parwata didampingi Wakil Ketua II Made Sunarta memuji keberanian Bupati Badung Nyoman Giri Prasta dalam menaikkan potensi pajak untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Badung. hal itu diungkapkannya seusai rapat paripurna untuk mendengarkan jawaban pemernitah (japem) terkait pemandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Badung, Kamis (4/8/2022).
“Seperti apa yang kita telah selesaikan dalam rapat paripurna hari ini adalah jawaban pemerintah. Jadi pemerintah sudah memberikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi sebagai cerminan DPRD Kabupaten Badung,” katanya.
Dalam jawaban pemerintah, ujar Parwata, dapat dilihat bahwa keberanian Pemerintah Kabupaten Badung untuk menaikkan potensi pajak di badung. Ini masih sangat memungkinkan. Jadi jawaban pemerintah seperti disampaikan Bupati tadi memberikan sinyal bahwa pendapatan atau belanja pun masih bisa naik,” tegasnya.
Menurutnya, Bupati menjelaskan indikator-indikator pendukungnya. Di antaranya, adanya penurunan covid-19, pembukaan pariwisata, dan optimalisasi penagihan pajak. Selain itu, Bupati akan mengupayakan bagaimana penanganan PHR dan pajak-pajak lainnya bisa dioptimalkan serta ada deregulasi dari pusat yakni UU akan memberikan kewenangan kepada daerah dalam hal tenaga kelistrikan.
“Ini akan memberikan ruang kepada daerah untuk menaikkan pendapatan daerah termasuk potensi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)-nya. Jadi dengan demikian, pemerintah memberikan jawaban kepada DPRD Badung sangat yakin sekali bahwa pendapatan asli daerah (PAD) Rp 3,1 triliun sangat memungkinkan dan belanja Rp 3,8 triliun juga sangat memungkinkan. Bahkan, ada hal-hal yang prioritas yang masih bisa diusulkan dalam memenuhi kepentingan atau kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Dia juga menyatakan akan melakukan rapat dengan TAPD untuk memfinalkan berapa anggaran yang bisa ditetapkan bersama antara pemerintah dan DPRD sesuai dengan jawaban pemerintah, sesuai dengan keyakinan pemerintah. “Semoga kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi,” ujar Parwata yang juga Sekretaris DPC PDI Perjuangan Badung tersebut. (sar)
