ist
PARIPURNA – Bupati Giri Prasta saat akan memasuki ruang sidang paripurna di DPRD Badung, Selasa (31/3).
MANGUPURA (BALIVIRAL NEWS) –
Badung akan menerapkan prioritas dan urgensi secara ketat dalam menjalankan program-program pembangunan pada 2020 ini. Hal ini dilakukan karena pendapatan Badung yang bersumber dari sektor pariwisata berpeluang turun drastis sebagai dampak pandemi covid-19.
Hal tersebut ditegaskan Bupati Badung Nyoman Giri Prasta didampingi Ketua DPRD Badung Putu Parwata usai rapat paripurna Dewan untuk pembahasan LKPJ Bupati tahun 2019, Selasa (31/3) kemarin. “Kami pastikan akan menerapkan prioritas dan urgensi,” katanya.
Seperti diketahui hampir 90 persen pendapatan asli daerah (PAD) berasal dari sektor pariwisata. Akibat serangan covid 19, pariwisata nyaris ada di titik kritis. Tak hanya wisman, wisatawan domestik pun kecil peluang untuk berwisata akibat banyak yang menerapkan karantina wilayah. Akibatnya, pajak hotel dan restoran (PHR) dipastikan anjlok.
Menurut Bupati, pertama program yang akan dilakukan adalah mengendalikan jangan sampai penularan covid kian meluas. Pihaknya menyiapkan anggaran Rp14 miliar untuk tujuan ini. Selain dana ini, ujar Bupati, sebagian dana desa sekitar Rp500 juta dapat digunakan untuk pengendalian covid.
Dana ini, tegasnya, akan digunakan untuk menyiapkan sarana pendukung seperti ruang isolasi, cairan disinfektan untuk semua desa, alat untuk cuci tangan (hand sanitezer), dan masker.
Program-program lain yang tak bisa dijalankan saat ini, tegas Giri Prasta, akan dilaksanakan pada anggaran perubahan 2020 atau anggaran induk 2021. “Kami yakin masyarakat bisa memakluminya,” tegasnya tanpa merinci lagi mana program yang dianggap prioritas dan urgen lainnya.
Lantas apa yang akan dilakukan untuk meningkatan pendapatan Badung di tengah terjangan covid 19 ini? Menurut pejabat asal Desa Pelaga, Petang, Badung tersebut, pihaknya akan memaksimalkan PHR dari objek pajak yang masih beroperasi. “Saat ini masih banyak usaha hotel dan restoran yang masih beroperasi. Pajak ini tetap kami maksimalkan dan kami selalu berkomunikasi dengan pengelolanya,” katanya.
Selain itu, Giri Prasta pun berupaya melakukan pendekatan ke pusat untuk memperoleh tambahan dana perimbangan. “Ini pasti karena banyak pajak yang disetorkan Badung ke pusat,” katanya.
Cuma Bupati juga maklum karena pemerintah pusat tak hanya mengurus Badung. Ada 34 provinsi dan 500 lebih kabupaten/kota yang harus diberi perhatian. “Tetepi kami akan berupaya dengan konsep keadilan, sama rasa dan sama dapat,” tegasnya.
#humasbadung
Editor Devi Karuna
