bvn/sar
PERCEPATAN EBT – Rombongan Setwan DPRD Provinsi Bali bersama wartawan diterima di Disnakertransgi DKI Jakarta, Selasa (7/7/2026). Kunjungan ini untuk menggali strategi percepatan EBT.
JAKARTA (BALIVIRALNEWS) –
Sekretariat DPRD (Setwan) Provinsi Bali bersama puluhan wartawan dari berbagai media baik cetak, elektronik maupun media online, Selasa (7/7/2026) melakukan kunjungan kerja ke Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta. Rombongan dipimpin oleh Sekretaris DPRD Bali Ketut Nayaka didampingi dua kabag serta sejumlah staf.
Saat diterima di Disnakertransgi DKI Jakarta, Sekwan Ketut Nayaka memaparkan bahwa kunjungan ini untuk melakukan studi komparasi terkait dengan percepatan penerapan energi baru terbarukan (EBT). “Kami ingin mendapatkan masukan, strategi apa yang sudah diterapkan Pemprov DKI Jakarta untuk percepatan EBT ini,” ungkapnya Nayaka.
Kepala Disnakertransgi DKI Jakarta yang diwakili oleh Kasubkel Keteganalistrikan Nurasih mengungkapkan, senada dengan Bali, DKI Jakarta juga memiliki program terkait energi baru terbarukan. Sejumlah kegiatannya di antaranya percepatan penggunaan kendaraan listrik baik untuk kepentingan transportasi umum maupun untuk transportasi pribadi. Selanjutnya, program EBT berupa pembangkit ramah lingkungan dengan solarsell.
Khusus untuk pengembangan pemanfaatan kendaraan listrik, ujarnya, DKI Jakarta mendorong pembangunan SPKLU di seluruh wilayah DKI Jakarta. “Pembangunan SPKLU ini diharapkan meningkatkan minat masyarakat untuk memanfaatkan kendaraan listrik baik untuk kendaraan roda empat maupun roda dua,” tegasnya.
Saat ini, tegasnya, SPKLU tersebar di semua wilayah Jakarta. Di Jakarta Barat terdapat 216 SPKLU tersebar di 124 lokasi. Selanjutnya di Jakarta Utara terdapat 200 unit SPKLU yang tersebar di 102 lokasi. Sementara di Jakarta Pusat terdapat 334 uni SPKLU yang tersebar di 173 lokasi.
“Di Jakarta Timur terdapat 180 unit SPKLU yang tersebar di 112 lokasi, dan di Jakarta Selatan ada 543 SPKLU yang tersebar di 290 lokasi,” tegasnya.
Pembangunan SPKLU ini, ungkapnya, bekerja sama dengan masyarakat. Dengan makin banyaknya SPKLU, dia berharap penggunaan kendaraan listrik bisa meningkat. “Ibarat telur dan ayam, apakah nunggu kendaraan listrik banyak dulu baru bangun SPKLU atau SPKLU dulu baru pengguna kendaraan listrik jadi banyak. Kami harus ambil sikap dengan membuka kesempatan seluas-luasnya untuk masyarakat yang ingin membangun SPKLU,” tegasnya.
Selain untuk kepentingan umum, ujar Nurasih, DKI Jakarta juga memiliki SPKL privat. “Saat ini, DKI Jakarta melalui Dinasnakertrangi sudah membangun 8 unit SPKL privat di beberapa kantor Pemerintah Provinsi seperti Kantor DPRD Provinsi, Balai Kota dan Kantor Walikota Administrasi,” ungkapnya.
Selanjutnya untuk penambahan populasi kendaraan listrik (EV), Pemprov DKI Jakarta memulai dari kendaraan umum. Selain taksi yang sudah banyak berbahan bakar listrik, transportasi umum bus pun sudah mulai menggunakan listrik. “Tahun 2025 sedikitnya ada 500 unit bus berbahan bakar listrik,” ungkapnya.
Strategi berikutnya, katanya, Pemprov DKI Jakarta sudah mengalokasikan anggaran untuk pengadaan kendaraan dinas listrik untuk pejabat eselon II (pimpinan organisasi perangkat daerah) maupun pejabat eselon III setingkat kabag maupun kabid. Untuk pejabat eselon IV, pengadaan kendaraan listrik dilakukan dengan sharing.
Dengan strategi ini, dia kembali berharap, program EBT bisa lebih dipercepat. Jakarta menargetkan zero net emission pada tahun 2050.
Sekwan Ketut Nayaka menyatakan, dengan banyaknya kendaraan listrik, emisi berupa gas karbon akan berkurang. Cuma permasalahannya ada beberapa strategi termasuk juga kemampuan masyarakat untuk membeli kendaraan listrik masih terbatas. Ini tentu tak lepas dari kondisi perekonomian di Bali. “Ketika perekonomian Bali bagus, penggunaan kendaraan listrik oleh masyarakat akan makin bertambah,” tegasnya.
Pengalaman dan penjelasan dari perwakilan Disnakertransgi DKI Jakarta menyatakan bahwa penggunaan kendaraan listrik sangatlah irit dari segi biaya operasional. “Ini yang perlu disosialisasikan oleh media sehingga masyarakat paham dampak dan keuntungan penggunaan kendaraan listrik,” harapnya.
Ditanya terkait kemungkinan pendapatan daerah akan berkurang dengan makin banyaknya penggunaan kendaraan listrik mengingat saat ini kendaraan listrik tidak kena pajak hanya kena biaya administrasi dan asuransi, Ketut Nayaka menyatakan, itu kembali kepada kebijakan baik dari eksekutif maupun legislatif. Bagaimana menyikapi nanti ketika populasi kendaraan listrik ini bertambah. “Jika sudah banyak tentu akan dipertimbangkan pajak tetap dikenakan, cuma pemerintah tetap memberikan insentif sehingga animo untuk menggunakan kendaraan listrik tetap tinggi,” katanya. (sar)
