ist
Ketua Komisi IV DPRD Badung Made Sumerta.
MANGUPURA (BALIVIRALNEWS) –
Ketua Komisi IV DPRD Badung Made Sumerta sangat mengapresiasi kebijakan diskresi Bupati Badung Nyoman Giri Prasta untuk menggelontorkan bantuan langsung tunai (BLT). Namun politisi PDI Perjuangan tersebut mengingatkan dinas terkait untuk melakukan validasi data sehingga tak ada yang tercecer.
Hal itu diungkapkannya ketika dihubungi Baliviralnews, Selasa (20/7/2021). “Kami sangat apresiasi karena ini sangat diharapkan oleh krama Badung di saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat ini,” tegasnya.
Di saat semua kegiatan masyarakat harus dibatasi termasuk melakukan aktivitas ekonomi, tentu masyarakat sangat terbebani secara ekonomi terutama untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. “Walau hanya Rp 300.000 KK, bantuan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Ini yang harus kami apresiasi dari Bupati Badung,” tegas Sumerta yang juga Bendesa Adat Pecatu tersebut.
Dari apa yang diserap, kata ketua komisi yang salah satunya membidangi soal kesejahteraan ini, masyarakat justru berharap covid-19 dan PPKM ini segera berlalu. Dengan bisa melakukan aktivitas ekonomi dan bisnis, tentu saja masyarakat bisa memperoleh pendapatan dan bisa hidup normal seperti sediakala.
Pada kesempatan itu, Sumerta yang saat dihubungi sedang berada di salah satu pura kahyangan tiga di Pecatu meminta dinas terkait untuk melakukan validasi data. “Kami berharap ada validasi data sehingga tak ada warga yang tercecer,” tegasnya.
Terkait sumber dana yang berasal dari refocusing, Sumerta dapat memaklumi karena pemberian BLT ini merupakan kebutuhan yang sangat mendesak di tengah PPKM darurat saat ini. “Ya kami sangat mendukung Bupati melakukan refocusing anggaran dari program yang kurang mendesak,” ungkapnya.
Apakah refocusing ini tak sampai mengganggu program mendesak seperti untuk biaya aparatur? Sumerta memastikan takkan terganggu karena aparatur juga kebutuhan mendesak. Namun dia pun berharap aparatur bisa maklum seandainya ada pemotongan-pemotongan pendapatan seperti pada tunjangan perbaikan penghasilan (TPP). “Kami pikir aparatur juga maklum karena pendapatan warga yang bekerja di sektor swasta jauh melorot. Saatnya aparatur me-yadnya,” tegasnya. (sar/bvn)
