ist
TANGGAPI – Bupati Giri Prasta tanggapi hibah bedah rumah Badung di Karangasem usai rapat paripurna DPRD Badung, Senin (23/8/2021).
MANGUPURA (BALIVIRALNEWS) –
Bupati Badung Nyoman Giri Prasta memberi tanggapan terhadap kasus hibah bedah rumah yang digelontor Badung ke Kabupaten Karangasem masuk ranah hukum. Tanggapan ini diberikan seusai mengikuti rapat paripurna untuk mendengarkan pemandangan umum (PU) fraksi-fraksi DPRD terhadap KUPA dan PPAS APBD Badung 2021, Senin (23/8/2021).
Menurutnya, pihaknya berprinsip bagaimana kita bisa melaksanakan pengentasan kemiskinan. Salah satu contoh adalah melalui rumah sehat layak huni. “Bicara tentang mekanisme dan prosedur yang kita lakukan sudah berjalan dengan baik, bahkan patuh terhadap konstitusi,” tegas pejabat asal Pelaga, Petang tersebut.
Persoalan eksekusi di lapangan, tegas Giri Prasta, maaf sekali itu oknum mungkin dan pihaknya tak boleh melakukan intervensi apa pun terhadap hal itu. “Ya kami tak boleh melakukan intervensi apa pun,” tegas Ketua DPC PDI Perjuangan Badung tersebut.
Ditanya soal proposal secara by pass tanpa administrasi atau pembahasan sebelumnya, Giri Prasta menampiknya. “Tidak ada dong yang namanya proposal by pass. Yang penting itu sudah semua masuk dalam database. Cuma kami menginginkan pelaksanaan kegiatan itu fokus,” katanya.
Dia mencontohkan, bicara masalah Bali soal gepeng (gelandangan dan pengemis, red). Itu salah satu yang ada di Tianyar Barat yakni di daerah Munti. Kita fokuskan di situ. Itu kan luar biasa. Harapan kami kita Badung membuat program, Karangasem juga, Bali juga, pusat juga. Kan selesai cepat. Harapannya, kita fokus pada wilayah tempat tertentu dan program ini dipastikan akan berlanjut.
Sementara terkait rapat paripurna yang diikutinya, Bupati Giri Prasta menyatakan untuk mendengarkan pemandangan umum fraksi-fraksi yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golkar dan Fraksi Badung Gede. Fraksi-fraksi memberikan tanggapan setelah pihaknya memberikan sebuah rancangan sehingga tanggapan ini merupakan salah satu referensi. Kita akan pakai untuk mengambil keputusan. “Saya kira meteri PU sangat bagus untuk penyempurnaan APBD khususnya di tahun 2021 ini,” tegasnya.
Terkait penurunan pendapatan daerah hingga Rp 900 miliar lebih dan program yang berpeluang terpangkas, Bupati menyatakan tak berpikir untuk melakukan pemangkasan program terlebih dahulu. Pihaknya akan berupaya maksinal bagaimana bisa mengoptimalkan pendapatan. Setelah kita berhitung dengan jumlah pendapatan baru kita merekapitulasi itu semua. Sekali lagi kembali kepada priority dan urgency. Semua prioritas dan ada salah satu yang urgen yakni penanganan covid-19. (sar/bvn)
