Wayan Suyasa
MANGUPURA (BALIVIRALNEWS) –
Federasi Serikat Pekerja (FSP) Bali Kabupaten Badung, beberapa waktu lalu menyampaikan aspirasi kepada Wakil Ketua DPRD Badung I Wayan Suyasa, S.H. Salah satunya, FSP berharap pemerintah mulai membuka pariwisata secara bertahap sesuai dengan pelonggaran PPKM saat ini.
Saat ditemui di ruang kerjanya DPRD Badung, Senin (23/8/2021), Ketua DPD Golkar Kabupaten Badung tersebut menyatakan, FSP sudah sangat paham tentang pandemi covid-19 ini. Segala instruksi apa pun dari pemerintah yang mengutamakan keselamatan dan kesehatan masyarakat, mereka sudah sepakat,” tegas politisi asal Penarungan, Mengwi tersebut.
Termasuk di dalamnya soal protokol kesehatan (prokes) dan aturan tentang instruksi tersebut seperti vaksin, 3 dan 5 M, kata Suyasa, itu sudah dilakukan. Endingnya pada intinya, sekarang sudah mendekati 2 tahun dan ini mendunia bukan lokal.
Walau begitu, kata Suyasa, kalangan pekerja kan boleh berharap. Di satu sisi kesehatan harus terjaga tetapi ekonomi kan harus berjalan. “Ya karena selama ini tergantung dengan pariwisata, karyawan sudah dirumahkan dan bahkan tidak dapat gaji. Karena itu, wakil dari pekerja menyalurkan aspirasi dari masing-masing perusahaan untuk mendorong pemerintah pusat segera membuka pariwisata,” tegasnya.
Satu untuk memikirkan perusahaan yang harus bisa berjalan dengan baik. Kedua, kebutuhan dalam artian mereka selaku pekerja dan keluarganya harus terpenuhi. Ketiga kita tak bisa pungkiri bicara Bali dan Badung khususnya pendapatan asli daerah (PAD) itu tergantung dari sektor pariwisata yakni pajak hotel dan restoran, hampir 87 persen. “Karenanya, seyogyanya mereka merupakan bagian perwakilan buruh menyampaikan aspirasi tersebut. Mereka merasakan beratnya sektor pariwisata saat ini,” ungkapnya lagi.
Karena itu, Suyasa mendukung FSP untuk membuat surat tertulis secara lembaga dan akan disampaikan kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti kepada pemerintah pusat. “Kami kira pekerja pariwisata itu profesional. Pendidikan mereka perhotelan dan skillnya itu tidak bisa dialihkan seketika, misalnya harus membuat suatu inovasi baru atau bertani atau hal yang lain,” katanya.
Soal hibah pariwisata yang digelontor pemerintah apakah tidak sampai ke tangan karyawan? Menurut Suyasa, ada yang dapat tapi ada pula yang tidak. Pihaknya menghargai pemerintah pusat memberikan hibah tersebut tapi hal itu tak bisa diberikan setiap bulan sesuai kebutuhan pekerja.
Pekerja membutuhkan pendapatan setiap bulan untuk kepentingan keluarganya. Karena itu, pemerintah harus mendengar aspirasi FSP ini ketika PPKM sudah mulai dilonggarkan. Mudah-mudahan PPKM sudah bisa selesai di Bali melihat tren penurunan kasus covid-19.
“Kita akan selalu antisipasi tetap mengikuti apa pun instruksi pemerintah. Tetapi pemerintah juga harus bertanggung jawab tentang perekonomian bagi kita semua,” ujar Suyasa yang mulai digadang-gadang maju ke kursi Bupati Badung periode berikutnya. (sar/bvn)
