bvn/sar
PIMPIN RAKER – Ketua DPRD Badung Putu Parwata memimpin raker dengan empat OPD, Selasa (24/1/2023).
MANGUPURA (BALIVIRALNEWS) –
Ketua DPRD Badung Putu Parwata, Selasa (24/1/2023) kembali menggelar rapat kerja (raker) dengan empat organisasi perangkat daerah (OPD). Keempat OPD tersebut meliputi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP), Dinas Kesehatan, RSD Mangusada, dan Bagian Perekonomian.
Hadir pada raker tersebut Kepala DPM PTSP Made Agus Aryawan, Kadis Kesehatan dr. Padma, Sp.PD, Direktur RSD Mangusada dr. I Wayan Darta, serta perwakilan dari Bagian Perekonomian. Masing-masing kepala dinas didampingi pejabat di bawahnya seperti sekdis serta kabid.
Dalam sambutan pembukanya, Ketua DPRD Badung Putu Parwata ingin memastikan percepatan eksekusi program yang ditetapkan pada APBD 2023 di empat OPD ini. Dengan begitu, manfaatnya bisa maksimal dan lebih cepat dirasakan oleh masyarakat. “Kami ingin tahu apa program-program yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang kesehatan bagi Dinas Kesehatan dan RSD Mangusada, program investasi dan perizinan bagi DPM PTSP serta pengendalian laju inflasi oleh Bagian Perekonomian,” katanya.
Selanjutnya, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Badung tersebut memberikan kesempatan kepada masing-masing OPD untuk mempresentasikan program serta kapan eksekusinya. Diawali oleh Dinas Kesehatan, lanjut RSD Mangusada, berikutnya DPM PTSP dan terakhir perwakilan Bagian Perekonomian.
Kepala DPM PTSP Made Agus Aryawan.
Diwawancarai usai raker, Ketua DPRD Badung Putu Parwata menyatakan, pihaknya melakukan rapat koordinasi dengan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Daerah (RSD) Mangusada, TPID, dan Penanaman Modal (DPM PTSP). “Tujuannya yakni ingin memastikan percepatan eksekusi program APBD di empat OPD ini,” tegasnya.
Yang pertama yang sering dikatakan, bahwa kita adalah pemerintahan bersama-sama karena bersama-sama dengan seluruh perangkat yang ada di pemerintah melakukan koordinasi terutama dengan APBD yang telah ditetapkan. Kedua, pihaknya (DPRD, red) mengejawantahkan daripada misi visi Bupati. Bagaimana memberikan layanan yang maksimal, bagaimana memberikan kebahagiaan kepada masyarakat tentunya masing-masing dinas memiliki peran.
Sekarang ini, rumah sakit diharapkan untuk melakukan hal-hal berikut. Satu pengembangan rumah sakit dalam rangka kualitas pelayanan. Karena itu, pengembangan itu agar segera dilakukan eksekusi seperti rumah sakit Petang, dan rumah sakit di Abiansemal. Selanjutnya, masing-masing puskesmas agar mampu memberikan pengampu layanan di tiap-tiap kecamatan. Ini kita dorong. Kedua, belanja modal tentang peralatan dan kebutuhan obat itu juga segera dieksekusi. Sesuai perintah Presiden, APBD yang sudah ditetapkan agar segera dilakukan eksekusi. Kemudian pihaknya mendorong supaya benar-benar KBS (kartu Badung sehat, red) dinikmati dan dirasakan oleh masyarakat dalam pelayanan kesehatan.
Terkait pengendalian inflasi sesuai arahan Presiden, ujarnya, bagaimana daerah mampu mengendalikan harga-harga sehingga inflasi bisa terkendali. “Maka TPID kami minta turun ke lapangan, jangan di kantor saja. Jadi harus dipantau ke lapangan mengenai harga-harga pokok masyarakat ini tidak naik. Kalau di kantor kan gak tahu. Saya minta TPID ini di bawah komando Wakil bupati segera turun ke lapangan. Wakil Bupati sebagai Ketua dan Pak Sekda agar turun ke lapangan. Jangan di kantor, dipantau day to day perkembangannya. Dengan begitu, arahan Preseiden jangan sampai terjadi lonjakan-lonjakan harga yang tidak jelas. Kami harapkan TPID turun ke lapangan,” katanya.
Soal investasi, ujar Parwata, investasi harus terjaga dan perekonomian harus tumbuh. Dengan demikian apa yang disampaikan Kepala DPM PTSP, Badung sudah mampu melampaui target investasi. Jadi hampir Rp 5,4 triliun sudah dicapai di tahun 2022. “Semoga ini bisa berjalan dan sistem pelayanan perizinan sudah bagus. Kami dorong dan rapat kerja ini kami harapkan saling mengisi. Selanjutnya, raker ini mampu memberikan kontribusi yang positif dan melaksanakan program-program yang telah ditetapkan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi, menjaga inflasi, dan mendorong kebahagiaan masyarakat. Kepuasan masyarakat tercapai dalam pelayanan baik di perizinan, kesehatan dan yang lain-lainnya. (sar)
