bvn/r
DENPASAR (BALIVIRALNEWS) –
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali terus mendorong peningkatan peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dalam memperluas inklusi dan literasi keuangan di Bali. Dalam Forum Koordinasi TPAKD se-Bali yang digelar pada Senin (20/1), Kepala OJK Provinsi Bali Kristrianti Puji Rahayu menegaskan, sinergi semua pihak sangat penting untuk mencapai target inklusi keuangan yang lebih luas dan berkelanjutan.
“TPAKD adalah sebuah orkestrasi, yakni OJK bertindak sebagai dirijen dan para anggota TPAKD sebagai pemainnya. Untuk menjalankan orkestrasi ini dengan baik, kita telah memiliki regulasi berupa surat edaran Kemendagri dan RPJMD, serta infrastruktur pendukung seperti roadmap, petunjuk teknis, dan sistem pelaporan SI-TPAKD,” ujar Kristrianti.
OJK Bali menekankan, peningkatan literasi keuangan merupakan kunci utama dalam memperluas inklusi keuangan yang bertanggung jawab. Organisasi perangkat daerah (OPD) diharapkan menjadi ujung tombak dalam mengedukasi masyarakat terkait akses keuangan yang aman dan bermanfaat.
Deputi Direktur Pengawasan Perilaku PUJK dan EPK OJK Bali, Rony Ukurta Barus mengungkapkan, capaian program kerja TPAKD Bali Tahun 2024 telah mencapai target, meskipun masih ada beberapa aspek yang memerlukan dorongan lebih agar optimal di tahun 2025.
Sepanjang tahun 2024, 10 TPAKD di Provinsi Bali telah melaksanakan 952 kegiatan inklusi keuangan yang melibatkan 63.508 peserta, terdiri atas petani, pelaku UMKM, dan pelajar. Berbagai program unggulan yang dijalankan meliputi: Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (K/PSP) untuk sektor pertanian, UMKM Bali Nadi Jayanti untuk pengembangan UMKM, Desa Ekosistem Keuangan Inklusif, Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pelaku usaha, Satu Rekening Satu Pelajar & Satu Sekolah Satu Agen Laku Pandai (KEJARKU Pandai) untuk meningkatkan literasi keuangan sejak dini.
Dampak dari program ini cukup signifikan. Penyaluran kredit perbankan untuk sektor pertanian mencapai Rp5,97 triliun (naik 8,91% YoY), sementara kredit kepada UMKM mencapai Rp58,9 triliun (naik 5,99% YoY). Jumlah Simpanan Pelajar juga meningkat menjadi 639.498 rekening, menandakan semakin luasnya akses keuangan bagi generasi muda. Bahkan, Kota Denpasar terpilih sebagai Kabupaten/Kota dengan Implementasi Simpanan Pelajar (Simpel) Terbaik tingkat nasional.
Forum koordinasi ini ditutup dengan diskusi yang dipimpin oleh Direktur Pengawasan Perilaku PUJK, EPK, dan Layanan Manajemen Strategis OJK Bali, Irhamsah. Ia menegaskan, semua anggota TPAKD harus semakin aktif dalam mencapai target inklusi keuangan yang lebih luas.
Melalui sinergi antara OJK, pemerintah daerah, perbankan, dan sektor industri keuangan lainnya, diharapkan semakin banyak masyarakat yang mendapatkan akses keuangan yang lebih mudah, aman, dan bermanfaat. Hal ini pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Bali. (sar/r)
