bvn/hmprov
JAGA DESA – Gubernur Bali Wayan Koster menghadiri peluncuran Program Jaga Desa pada Kamis, 11 September 2025 di Kejaksaan Tinggi (Kajati) Bali.
DENPASAR (BALIVIRALNEWS) –
Gubernur Bali Wayan Koster menyambut baik peluncuran Program Jaga Desa di Provinsi Bali, yang merupakan program kolaborasi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, guna mendukung pembangunan Bali yang bersih, berkelanjutan dan memastikan Bali tetap ajeg penuh dengan kedamaian.
Program Jaga Desa ini secara resmi diluncurkan pada Kamis (Wraspati, Umanis Sinta) 11 September 2025 di Kejaksaan Tinggi (Kajati) Bali yang ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antar-bupati/walikota se-Provinsi Bali dengan Kepala Kejaksaan Negeri se-Provinsi Bali.
Gubernur Wayan Koster yang hadir bersama Wakil Menteri Desa dan PDTT RI Ahmad Riza Patria, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Prof. Dr. Reda Manthovani, SH, LLM, Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri La Ode Ahmad P. Bolombo, Kepala Kejati Bali Ketut Sumedana, Pangdam IX Udayana, Wakapolda Bali, dan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar menyaksikan secara langsung penandatanganan perjanjian kerjasama Program Jaga Desa tersebut yang disambut apresiasi oleh Majelis Desa Adat Provinsi Bali, bendesa adat beserta perbekel se-Bali.
Mengawali acara peluncuran tersebut, Kajati Bali Ketut Sumedana mengatakan, peluncuran program Jaga Desa sangat penting dan strategis. Program ini diselenggarakan dengan kolaborasi antara Kejaksaan RI, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa dan PDTT.
Dalam implementasinya, program Jaga Desa disebutnya memiliki aplikasi untuk mengawasi dana desa, jadi jangan macam-macam menggunakan dana desa. Untuk itu diharapkan pembangunan di desa dapat berjalan dengan baik, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kajati Bali juga melaporkan, ia menyadari di Bali masih ada banyak konflik adat yang tidak terselesaikan, sehingga ia memastikan harus ada tempat atau pola penyelesaian perkara adat di desa.
Tempat dan pola itu, ia hadirkan dengan program Bale Kertha Adhyaksa, harapannya supaya setiap masalah yang ada dapat diselesaikan secara efektif, cepat dan tidak dipungut biaya. Bale Kertha Adhyaksa juga akan dipayungi oleh peraturan daerah, tujuannya untuk meminimalisir perkara-perkara perdata yang sederhana agar tidak masuk ke pengadilan.
Kita berharap, biaya-biaya yang dikeluarkan dalam perkara itu tidak ada, baik biaya dari masyarakat maupun biaya dari negara harus kita meminimalisir. “Sehingga kehadiran Bale Kertha Adhyaksa akan menciptakan keadilan secara hakiki, karena setiap masalah yang muncul diselesaikan secara musyawarah mufakat,” tegasnya.
Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan, pihaknya di Provinsi Bali mendapat program yang sangat bagus dari Kejati Bali, yaitu pertama Bale Kertha Adhyaksa, sebagai program yang progresif dan inovatif dalam memecahkan masalah-masalah kehidupan masyarakat yang bersakala desa/kelurahan, serta desa adat dengan melaksanakan proses hukum di tingkat desa menggunakan kearifan lokal.
Dampaknya akan membuat desa semakin harmoni, secara psikologis tidak ada dendam satu sama yang lain, karena setiap masalah diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat dan beban negara dalam pembiayaan penanganan perkara akan berkurang.
Kedua, untuk program Jaga Desa, bahwa pihaknya di Bali memiliki 636 desa, 80 kelurahan, dan 1.500 desa adat. Kata Gubernur Koster, di Bali sangat membutuhkan program ini, agar kekuatan unteng alam, manusia, dan kebudayaan di Bali dapat dibangun dengan penuh harmoni, serta membangun tata titi kehidupan masyarakat Bali yang semakin baik, guna mewujudkan Bali semakin kondusif, menginggat Bali sebagai daerah pariwisata dunia yang sangat ditentukkan oleh faktor kenyaman, keamanan, dan kondusifitas masyarakat di Bali.
Guna mendukung program Jaga Desa, khususnya di desa adat, kami di Bali sudah ada Pecalang yang mendukungnya, karena secara sosiologis, historis, dan cultural Pecalang sudah tumbuh sejak berabad-abad, serta berperan secara kolektif menjaga wilayah Bali. Sehingga dengan adanya Jaga Desa, tatanan di Bali sudah sangat lengkap, baik di Desa Dinas atau di Desa Adat untuk menjaga wilayahnya.
“Kami penuh komitmen akan menjalankan Jaga Desa dengan sebaik-baiknya bersama bupati/walikota, perbekel, dan bendesa adat se-Bali,” tutup Murdaning Jagat Bali asal Desa Sembiran, Buleleng ini. (sar/hmprov)
