Beranda Badung News Dewan Badung Godok Perda Disabilitas

Dewan Badung Godok Perda Disabilitas

0
Hosting Indonesia

ist

DISABILITAS – Ketua Pansus Disabilitas DPRD Badung Made Reta didampingi anggota Pansus IB Made Sunarta saat menggelar rapat perdana dengan tim naskah akademik dari sejumlah universitas di Bali.

 

Mangupura (Baliviral News) –

Kalangan DPRD Badung mulai menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Perda ini dianggap penting untuk memberikan payung hukum bagi kaum disabilitas. Pasalnya, di “gumi keris” Badung jumlah kaum disabilitas cukup banyak, bahkan Badung masuk urutan ketiga terbanyak disabilitasnya setelah Kabupaten Jembrana dan Tabanan.

I Made Retha selaku ketua Pansus Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas DPRD Badung, menyatakan, angka penduduk disabilitas di Kabupaten Badung sangat banyak. Jadi, sangat perlu dibuatkan aturan atau payung hukum untuk menjamin hak kaum disabilitas mendapat perlindungan secara adil dari pemerintah daerah. Sejauh ini, Retha menyebut,  perhatian pemerintah terhadap penyandang disabilitas sangat kurang.

“Dengan adanya Perda ini nanti, kami ingin kaum disabilitas mendapat perlakukan dan perhatian yang adil dari pemerintah. Selama ini mereka kesannya kurang mendapat perhatian,” ungkap Retha ditemui usai menggelar rapat perdana pansus, Senin (5/5).

Adapun poin-poin penting yang akan dimasukan ke dalam perda adalah masalah perlingdungan dan perhatian dibidang pendidikan, kesehatan, ketenakerjaan dan infrastruktur. Menurut Retha, kaum disabilitas harus mendapat perhatian khusus dibidang tersebut. Pasalnya, tanpa kekhususan, para penyandang disabilitas tidak akan bisa bersanding dengan masyarakat normal umumnya.

“Contohnya dibidang pendidikan, mereka harus diberikan fasilitas khusus agar bisa menempuh pendidikan. Begitu juga di bidang kesehatan dan tenaga kerja. Tanpa ada kekhususan sudah tentu mereka akan termajinalkan,” katanya.

Di samping itu, politisi Demokrat ini juga sangat menyayangkan masih banyaknya masyarakat enggan melaporkan keluarganya yang penyandang disabilitas. Akibatnya, mereka tidak tersentuh oleh perhatian pemerintah. Dengan adanya Perda ini, pihaknya berharap selain peran serta masyarakat, pemerintah juga memiliki kewajiban untuk turun langsung mendata dan memfasilitasi para kaum disabilitas ini.

“Selama ini kita di Badung tidak punya payung hukumnya (perlindungan para penyandang disabilitas, red). Sekarang dengan adanya perintah undang-undang, maka disabilitas ini wajib mendapat perhatian khusus, dan ini kita buatkan dalam  bentuk Perda. Jadi, tidak ada nanti disabilitas tidak diurus apalagi sampai ditelantarkan,” papar Retha.

Melalui Perda ini, anggota dewan dua periode ini pun mendorong Pemkab Badung memberikan hak-hak para kaum disabilitas ini secara penuh.

“Dengan Perda ini, maka kaum fasilitas wajib diberikan fasilitas, perhatian dan perlindungan baik dibidang pendidikan, kesehatan dan tenaga kerja. Selama ini perlindungan disabilitas khusus di dunia kerja masih sangat minim,” jelasnya.

Selain itu, perlindungan terhadap kaum disabilitas ini juga sudah sejalan dengan visi dan misi pembangunan Badung yang berkaitan dengan konsep Tri Kona, yaitu lahir, hidup dan mati ditanggung oleh Pemkab Badung.

“Bupati kan punya konsep Tri Kona. Nah, Tri Kona untuk disabilitas ini harus punya kekhususan. Misal di bidang kesehatan dan pendidikan. Bagi kaum disabilitas tidak cukup hanya gratis saja, tapi juga perlu akses dan fasilitas khusus,” tegas politisi asal Bualu, Kuta Selatan ini.

Sementara untuk rapat pansus perdana dihadiri anggota pansus Ida Bagus Sunarta. Turut hadir Tim Naskah Akademik dari Universitas Warmadewa dan para tenaga ahli DPRD Badung.

Anggota pansus dalam rapat tersebut lebih banyak menerima pemaparan secara akademik dari Tim Unwar. Rancangan Perda Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sendiri merupakan perda inisiatif DPRD Badung.

“Target kita Juni ini, pembahasan Perda sudah rampung. Sehingga bisa diparipurnakan. Sementara untuk studi koomperasi beberapa waktu lalu kita mengambil tempat DKI Jakarta,” pungkasnya.

Edited by Wes Arimbawa

Hosting Indonesia
Artikel sebelumyaMoU Pemkab. Badung Dengan BI, Pengembangan Klaster Ketahanan Pangan Sektor Komoditas Ayam Pedaging
Artikel berikutnyaSistem Online Diharapkan Mampu Atasi Permasalahan PPDB

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here